Berita

Pertemuan delegasi Indonesia dengan pejabat Amerika Serikat (AS)/Ist

Dunia

Airlangga Beberkan Tuntutan AS Saat Nego Tarif

JUMAT, 18 APRIL 2025 | 16:49 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Amerika Serikat (AS) secara khusus menuntut penerapan tarif yang adil dari Indonesia sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan neraca perdagangan antara kedua negara.

Dalam konferensi pers daring pada Jumat 18 April 2025, Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia telah menawarkan sejumlah langkah untuk mengurangi defisit neraca perdagangan. 

Namun, AS melalui Menteri Perdagangan Howard Lutnick memiliki permintaan spesifik terkait struktur tarif.


"Paket pertama tentu yang terkait dengan tarif yang diharapkan bisa menjadi tarif berimbang," kata Airlangga di Washington DC.

Di sisi lain, Indonesia juga berharap perlakuan serupa, khususnya terhadap 20 produk unggulan yang diekspor ke AS. Pemerintah menginginkan agar produk-produk tersebut mendapatkan tarif yang kompetitif dan tidak lebih tinggi dibandingkan negara pesaing.

"Dan tarif tersebut tidak lebih tinggi dari negara-negara pesaing Indonesia," tambahnya.

Selain tarif, AS juga menyoroti persoalan hambatan non-tarif (non-tariff measures). Menanggapi hal itu, pemerintah Indonesia telah mengirimkan dokumen resmi yang menunjukkan kesediaan untuk mempermudah prosedur impor barang dari AS.

Isu lain yang turut dibahas adalah kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Menurut Airlangga, Presiden Prabowo Subianto saat ini telah memberikan arahan agar format TKDN diperbarui dengan pendekatan yang berbasis insentif.

"Bapak Presiden meminta format TKDN diperbaiki menjadi incentive-based. Tentu dari Amerika ada permintaan terhadap produk-produk tertentu yang secara nature atau secara business practice, sifatnya bukan impor-ekspor. Contohnya seperti data center," ungkapnya.

Airlangga menjelaskan bahwa saat ini pemerintah masih mengkaji penerapan TKDN untuk sektor teknologi informasi dan komunikasi (ICT), sementara untuk sektor lain belum ada rencana perubahan. 

Namun, pendekatan insentif berbasis inovasi akan dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan daya saing Indonesia, termasuk dalam perjanjian dagang seperti EU-CEPA.

"Ini bukan eksklusif untuk Amerika, tetapi juga kita masuk dalam berbagai perjanjian, termasuk dalam EU-CEPA," pungkasnya.

AS menaikkan tarif impor terhadap Indonesia hingga 32 persen karena defisit perdagangan dengan RI tercatat mencapai 14,34 miliar Dolar AS pada 2024.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Slank Siuman dari Jokowi

Selasa, 30 Desember 2025 | 06:02

Setengah Juta Wisatawan Serbu Surabaya

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:30

Pilkada Mau Ditarik, Rakyat Mau Diparkir

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:19

Bukan Jokowi Jika Tak Playing Victim dalam Kasus Ijazah

Selasa, 30 Desember 2025 | 05:00

Sekolah di Aceh Kembali Aktif 5 Januari

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:50

Buruh Menjerit Minta Gaji Rp6 Juta

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:07

Gegara Minta Duit Tak Diberi, Kekasih Bunuh Remaja Putri

Selasa, 30 Desember 2025 | 04:01

Jokowi-Gibran Harusnya Malu Dikritik Slank

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:45

Pemprov DKI Hibahkan 14 Mobil Pemadam ke Bekasi hingga Karo

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:05

Rakyat Tak Boleh Terpecah Sikapi Pilkada Lewat DPRD

Selasa, 30 Desember 2025 | 03:02

Selengkapnya