Berita

Pertemuan delegasi Indonesia dengan pejabat Amerika Serikat (AS)/Ist

Dunia

Airlangga Beberkan Tuntutan AS Saat Nego Tarif

JUMAT, 18 APRIL 2025 | 16:49 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Amerika Serikat (AS) secara khusus menuntut penerapan tarif yang adil dari Indonesia sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan neraca perdagangan antara kedua negara.

Dalam konferensi pers daring pada Jumat 18 April 2025, Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia telah menawarkan sejumlah langkah untuk mengurangi defisit neraca perdagangan. 

Namun, AS melalui Menteri Perdagangan Howard Lutnick memiliki permintaan spesifik terkait struktur tarif.


"Paket pertama tentu yang terkait dengan tarif yang diharapkan bisa menjadi tarif berimbang," kata Airlangga di Washington DC.

Di sisi lain, Indonesia juga berharap perlakuan serupa, khususnya terhadap 20 produk unggulan yang diekspor ke AS. Pemerintah menginginkan agar produk-produk tersebut mendapatkan tarif yang kompetitif dan tidak lebih tinggi dibandingkan negara pesaing.

"Dan tarif tersebut tidak lebih tinggi dari negara-negara pesaing Indonesia," tambahnya.

Selain tarif, AS juga menyoroti persoalan hambatan non-tarif (non-tariff measures). Menanggapi hal itu, pemerintah Indonesia telah mengirimkan dokumen resmi yang menunjukkan kesediaan untuk mempermudah prosedur impor barang dari AS.

Isu lain yang turut dibahas adalah kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Menurut Airlangga, Presiden Prabowo Subianto saat ini telah memberikan arahan agar format TKDN diperbarui dengan pendekatan yang berbasis insentif.

"Bapak Presiden meminta format TKDN diperbaiki menjadi incentive-based. Tentu dari Amerika ada permintaan terhadap produk-produk tertentu yang secara nature atau secara business practice, sifatnya bukan impor-ekspor. Contohnya seperti data center," ungkapnya.

Airlangga menjelaskan bahwa saat ini pemerintah masih mengkaji penerapan TKDN untuk sektor teknologi informasi dan komunikasi (ICT), sementara untuk sektor lain belum ada rencana perubahan. 

Namun, pendekatan insentif berbasis inovasi akan dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan daya saing Indonesia, termasuk dalam perjanjian dagang seperti EU-CEPA.

"Ini bukan eksklusif untuk Amerika, tetapi juga kita masuk dalam berbagai perjanjian, termasuk dalam EU-CEPA," pungkasnya.

AS menaikkan tarif impor terhadap Indonesia hingga 32 persen karena defisit perdagangan dengan RI tercatat mencapai 14,34 miliar Dolar AS pada 2024.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya