Sarat Broker Politik, Prabowo Harus Segera Reshuffle Kabinet

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang hampir berjalan enam bulan menjadi momentum yang tepat untuk menilai dan mengevaluasi Kabinet Merah Putih.

Pengamat politik Rocky Gerung menyebut bahwa ukuran konvensional 100 hari sebagai patokan awal kinerja sudah terlewati. 

Namun hingga kini, Rocky menilai masih banyak kebingungan di masyarakat dan kalangan investor, dalam membaca arah politik dan ekonomi dari kabinet Prabowo.

“Tentu bukan Prabowo yang tidak punya arah, tetapi kelihatannya kabinetnya tidak bisa memahami arah presiden. Saya kira itu paradoksnya," kata Rocky lewat kanal YouTube miliknya, Jumat 18 April 2025.

Rocky melihat, Prabowo memiliki orientasi jelas menuju pembangunan yang lebih berpihak pada rakyat. Hal itu tercermin dari kebijakan populis yang digagas.

Namun, tantangan terbesar justru datang dari dalam kabinetnya sendiri. Rocky menyoroti keberadaan partai-partai politik yang justru menjadi penghalang realisasi ide besar Prabowo.

“Ketika partai-partai mulai bersifat pragmatis, ide besar tentang keadilan sosial itu hilang,” ungkapnya.

Ia menggambarkan kabinet saat ini lebih sebagai konsolidasi kepentingan politik yang sempit. 

Rocky melihat banyak posisi strategis diisi oleh para “broker politik” atau pencari rente yang hanya berorientasi pada keuntungan kelompok, bukan kepentingan rakyat.

“Isi kabinet itu sebetulnya kumpulan para broker. Ini problem awal dari kabinet Presiden Prabowo yang harus dijelaskan dengan jujur,” kata Rocky.

Untuk itu, Rocky menilai dibutuhkan langkah tegas dan radikal dari Prabowo. Salah satunya adalah dengan mempertimbangkan reshuffle kabinet guna menyelaraskan kembali arah pemerintahan dengan visi dan misi presiden.

“Jadi kira-kira kesulitan pertama Pak Prabowo adalah melangkah tanpa terhalang oleh broker-broker politik yang justru ada di dalam kabinetnya hari ini," pungkas Rocky.