Saatnya WBP Dikerahkan Buat Topang Ketahanan Pangan

Kondisi Lembaga Pemasyarakatan  (Lapas) di Indonesia yang over capacity terus menjadi beban negara. Guna memberi makan para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), pemerintah harus merogoh kocek hingga triliunan rupiah per tahunnya.

Di lain sisi, pemerintah juga menggencarkan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Ditambah lagi dengan adanya program andalan untuk mewujudkan swasembada pangan, pemerintah harus putar otak dalam pencapaiannya. 

Melihat kondisi itu, Pengurus Pusat Jaringan Muda Indonesia (PP JMI) menilai sudah seharusnya biaya makan WBP tak lagi menjadi beban negara.
 

 
“Kita bisa menjadikan warga binaan bermanfaat. Mereka harus dilatih dan dibekali untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah. Selama menjalani hukuman mereka bisa juga diajari untuk bertani dan bercocok tanam, menggarap sawah dan ladang agar swasembada pangan segera terwujud,” ujar Waketum PP JMI Hadi Roesmanto dalam keterangannya, Kamis malam, 17 April 2025. 

Minimal untuk makan, mereka bisa memenuhinya sendiri. Tentu hal ini harus menjadi program utama di setiap Lapas.

Lanjut Hadi, seluruh WBP memiliki hak yang sama dan tidak ada perbedaan, sehingga seluruhnya wajib menjalani aturan Lapas tanpa pengecualian.

“Semua warga binaan harus diberdayakan untuk menciptakan nilai produktivitas agar jangan sampai mereka setelah keluar hanya jadi beban bagi negara,” jelasnya. 

“Pemerintah harus kreatif untuk meningkatkan produktivitas warga binaan pemasyarakatan. Hasil karya warga binaan pemasyarakatan harus bisa menghasilkan nilai ekonomis agar mereka menjadi aset yang bernilai manfaatnya bagi negara. Jadi dengan bertani atau beternak serta perikanan, cocok buat ketahanan pangan, syukur-syukur bisa menambah pemasukan bagi negara,” pungkas Hadi. 

Saat ini sudah banyak Lapas yang menerapkan program demikian. Ia berharap program ini bisa merata di seluruh Lapas.