Berita

Gubernur Papua Pegunungan John Tabo di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis, 17 April 2025/RMOL

Politik

Belum Ada Kantor, Gubernur Papua Pegunungan Dinas di Bangunan Sewa

KAMIS, 17 APRIL 2025 | 20:40 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Gubernur Papua Pegunungan John Tabo dan Wakilnya Ones Pahabol resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis, 17 April 2025. 

Kepada awak media, John mengungkapkan bahwa hingga saat ini pemerintah provinsi yang dipimpinnya belum memiliki gedung kantor permanen. 

Di awal masa jabatannya, John menyatakan akan menjalankan tugasnya dari gedung sewaan sembari menunggu pembangunan kantor definitif.


“Hak ulayat tanah belum selesai sampai sekarang. Nah itu tugas dan tanggung jawab, sebenarnya Pj gubernur ya. Tapi selanjutnya, ini belum, jadi mudah-mudahan kami akan kembali. Sementara, ya kita sewa-sewa kecil-kecilan lah di sana,” ujar John.

Gubernur Papua Pegunungan itu menyebut, sementara waktu ia akan memanfaatkan gedung eks kantor pendidikan yang sebelumnya ditempati oleh Penjabat (Pj) Gubernur. Ia juga berencana menjalin kerja sama dengan pemerintah kabupaten setempat untuk menggunakan gedung yang tersedia.

“Ada bekas kantor pendidikan yang kemarin Pj gubernur tempati, kami akan sementara di situ. Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten untuk melakukan pinjam pakai gedung yang ada di sana. Untuk sambil mempersiapkan gedung yang baru. Mudah-mudahan semua bisa berjalan,” jelasnya.

John menambahkan bahwa hingga kini belum ada pembangunan gedung sama sekali. Ia menilai hal tersebut seharusnya sudah disiapkan oleh Pj Gubernur sejak dua tahun lalu, sebelum dirinya dilantik.

“Ya, belum dibangun. Belum ada sama sekali. Nah karena itu kami dua ini akan memulai dari nol. Seharusnya itu kan tugas Pj yang harus disiapkan dua tahun yang lalu ya,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan merupakan salah satu daerah otonomi baru (DOB) yang dibentuk pada 2022, namun hingga kini masih menghadapi berbagai kendala administratif dan infrastruktur dasar, termasuk ketersediaan kantor pemerintahan.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya