Komisi III DPR Tunda Pembahasan RUU KUHAP, Ini Alasannya

Komisi III DPR RI menunda pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pembahasan RUU KUHAP akan dibahas pada masa persidangan selanjutnya. 

Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPR Habiburrokhman saat jumpa pers di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis 17 April 2025. 

“Kami perlu sampaikan memang, karena masa sidang ini praktis hanya 1 bulan dan hanya berapa hari kerja, ya. Hanya 25 hari kerja. Maka kami bersepakat belum di masa sidang saat ini, kita hold dulu,” kata Habiburrokhman.

Habiburrokhman menjelaskan alasan penundaan itu. Menurutnya, idealnya pembahasan sebuah undang-undang itu paling lama dua kali masa siding, sebagaimana diatur dalam tata tertib (tatib) DPR RI. 

“Masa sidang normal itu rata-rata hampir dua bulan setengah. Nah, ini masa sidang kali ini agak unik, cuma satu bulan. Jadi takutnya enggak memenuhi ketentuan, bisa lebih dari dua kali masa sidang,” ujar Waketum Partai Gerindra ini. 

Selain itu, Habiburrokhman juga menyebut bahwa Komisi III DPR RI mendapat masukan dari berbagai kalangan masyarakat hingga akhirnya menunda pembahasan RUU KUHAP. 

“Dan ini makanya satu bulan ke depan, kami membuka diri terhadap masukan-masukan dari masyarakat terkait KUHAP,” ujarnya. 

“Nah kemudian kami perlu memberikan penjelasan bahwa RUU KUHAP ini bukan sekadar klaim bahwa adalah undang-undang RUU yang paling partisipatif, paling transparan,” demikian Habiburrokhman.