Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Utang Luar Negeri RI Tembus Rp7.194 Triliun per Februari 2025

KAMIS, 17 APRIL 2025 | 15:07 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat sebesar 427,2 miliar Dolar AS atau setara Rp7.194 triliun pada Februari 2025. Angka ini naik 4,7 persen dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya (yoy).

Meski demikian, angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan posisi pada Januari 2025 yang tercatat sebesar 427,9 miliar dolar AS.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyebutkan, perkembangan ULN Indonesia ini dipengaruhi ULN sektor publik dan swasta, serta faktor eksternal berupa penguatan Colar AS terhadap mayoritas mata uang dunia, termasuk Rupiah.


“Posisi ULN Februari 2025 juga dipengaruhi oleh faktor penguatan mata uang Dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah,” kata Denny dalam keterangan tertulis, Kamis 17 April 2025.

Secara lebih rinci, ULN pemerintah tercatat sebesar 204,7 miliar dolar AS atau sedikit menurun dibanding Januari 2025 yang berada di angka 204,8 miliar dolar AS. 

Jika dibandingkan secara tahunan, utang pemerintah tumbuh 5,1 persen, sedikit lebih lambat dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya yang mencapai 5,3 persen yoy.

BI mencatat penurunan ini dipengaruhi oleh pergeseran aliran dana investor asing dari Surat Berharga Negara (SBN) ke instrumen investasi lain, seiring dengan masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global.

Denny merinci, sebagai instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung belanja produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“ULN dimanfaatkan antara lain untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,6 persen, administrasi pemerintahan dan jaminan sosial 17,8 persen, jasa pendidikan 16,6 persen, konstruksi 12,1 persen, transportasi dan pergudangan 8,7 persen, serta jasa keuangan dan asuransi 8,2 persen,” tutur Denny.

Lebih lanjut, ia mengklaim bahwa posisi ULN pemerintah masih dalam kondisi terkendali.

“Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” pungkasnya.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Kiprah Yadyn, Jaksa yang Antar Febrie Adriansyah ke KPK

Sabtu, 25 Juli 2026 | 21:55

UPDATE

Prabowo Bikin Lomba Kota Terbersih, Lima Terbaik Dapat Rp20 Miliar

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:26

Oknum Brimob di KPK Diduga Bocorkan Dokumen Perkara, Dipakai Peras Bupati Pemalang

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:18

ST Burhanuddin Mutasi 176 Jaksa, 90 Kajari Bergeser

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:17

Prabowo Wanti-wanti Konflik Timteng Bisa Meluas dan Semakin Memburuk

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:51

Deddy Sitorus Bantah Hina Wartawan dan Tantang Balik KWP

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:35

Lokataru: Kopdes Merah Putih Rawan Dimobilisasi Jadi Mesin Politik Bawah Tanah

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:26

Prabowo Tertarik Belajar Cara India Bangun 3 Juta Rumah dalam Setahun

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:21

Terima Aspirasi Guru TK, DPR Siap Agendakan Penguatan PAUD

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:19

MK: Anggaran MBG Tak Boleh Lagi Masuk Pos Pendidikan

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:12

Pembahasan RUU HAM, Perlindungan Harus Menyesuaikan Perkembangan Zaman

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:12

Selengkapnya