Berita

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad/Repro

Politik

DPR:

Diperlukan Kebijakan Tepat Hadapi Tantangan Ekonomi Global

KAMIS, 17 APRIL 2025 | 13:31 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

DPR menyebut Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang harus segera mendapatkan solusi terbaik melalui kebijakan yang tepat.

Demikian dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang III yang dibacakan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, di Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI, Senayan, Kamis 17 April 2025.

"Kita dihadapkan pada tantangan perekonomian global yang sedang bergejolak, perang tarif perdagangan, konflik geopolitik yang masih tinggi, dan dinamika global lainnya, yang dapat berdampak pada kondisi dalam negeri. Baik secara ekonomi, politik sosial, dan budaya," kata Puan.


Puan menuturkan, tantangan global saat ini membutuhkan kebijakan yang tepat dari pemerintah. DPR memastikan  akan ikut membantu pemerintah untuk membuat kebijakan yang melindungi kepentingan nasional dalam menghadapi segala tantangan.
 
"Hal-hal tersebut semakin membutuhkan kebijakan negara untuk dapat melindungi kehidupan rakyat, menjaga keberlanjutan perekonomian nasional, dan memastikan pembangunan nasional tetap berjalan," kata Puan.

Ia mengatakan, DPR melalui fungsi konstitusionalnya akan ikut memperkuat kebijakan-kebijakan negara yang diperlukan bagi penyelenggaraan pemerintahan negara untuk menjaga dan melindungi kepentingan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional.

Dalam masa persidangan III tahun 2024-2025, Puan menambahkan, DPR telah menetapkan prioritas pembahasan terhadap delapan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang saat ini tengah berada di tahap Pembicaraan Tingkat I, yaitu: tiga RUU usul DPR RI, tiga RUU usul Pemerintah dan dua RUU Kumulatif Terbuka.

Selain itu, terdapat 12 RUU lainnya yang merupakan usul DPR RI dan akan segera memasuki tahapan Pembicaraan Tingkat I. 

Dalam pembentukan UU, Puan mengatakan, DPR bersama pemerintah akan serius dalam memenuhi syarat-syarat formal yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga UU yang dihasilkan memiliki legitimasi kuat.

Puan memastikan DPR bersama pemerintah akan transparan dan melibatkan partispasi publik dalam pembahasan setiap RUU yang ada.
 
"Sehingga Undang-undang yang dihasilkan memiliki legitimasi yang sahih sebagai undang-undang untuk kepentingan nasional," tutupnya.



Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya