Berita

Pertemuan pimpinan sejumlah organisasi buruh dengan Mensesneg Prasetyo dan Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya/Ist

Politik

Jumhur Hidayat:

Presiden Prabowo akan Hadiri Peringatan May Day

KAMIS, 17 APRIL 2025 | 12:15 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Presiden Prabowo Subianto direncanakan menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada 1 Mei 2025 mendatang.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat melalui siaran persnya, Kamis 17 April 2025.

"Insya Allah Presiden bersedia hadir bersama kaum buruh pada acara May Day," kata Jumhur.


Jumhur mengatakan, sejumlah organisasi buruh, antara lain KSPSI, KSPI, KSPSI AGN dan KSBSI, menggelar pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Mensesneg Prasetyo dan Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya terkait pembentukan Satgas PHK pada Rabu malam, 16 April 2025. 

"Pembentukan Satgas PHK merupakan perintah Presiden Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi pada 8 April lalu di Jakarta," kata Jumhur.

Dalam pertemuan yang turut dihadiri tokoh buruh Said Iqbal dan Andi Gani itu, kata Jumhur, juga membahas potensi adanya perusahaan yang akan mem-PHK pekerjanya. 

Berikutnya, lanjut Jumhur, pertemuan itu mendiskusikan langkah-langkah menghindari PHK, misal pengurangan jam kerja dan sebagainya sambil menunggu kemungkinan penulihan ekonomi, khususnya akibat kebijakan tarif Donald Trump. 

"Juga dibahas kemungkinan insentif kepada perusahaan agar tidak buru-buru mem-PHK pekerjanya," kata Jumhur. 

Selain itu, memastikan JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) dibayarkan dengan baik oleh BPJS Ketenagakerjaan. 

"Serta memastikan pembayaran pesangon sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau berdasar Perjanjian Kerja Bersama," kata Jumhur.

Kata Jumhur, hasil petemuan turut memetakan potensi pasar kerja baru bagi yang ter-PHK, misal dengan melalui pelatihan reskilling (pelatihan untuk pekerjaan baru) dan lain-lain. 

"Satgas PHK agar dibentuk dengan personalia dari unsur Tripartit (Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja) plus BPJS Ketenagakerjaan, akademisi ahli ketenagakerjaan dan lain-lain," pungkas Jumhur.



Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya