Berita

Pertemuan pimpinan sejumlah organisasi buruh dengan Mensesneg Prasetyo dan Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya/Ist

Politik

Jumhur Hidayat:

Presiden Prabowo akan Hadiri Peringatan May Day

KAMIS, 17 APRIL 2025 | 12:15 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Presiden Prabowo Subianto direncanakan menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada 1 Mei 2025 mendatang.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat melalui siaran persnya, Kamis 17 April 2025.

"Insya Allah Presiden bersedia hadir bersama kaum buruh pada acara May Day," kata Jumhur.


Jumhur mengatakan, sejumlah organisasi buruh, antara lain KSPSI, KSPI, KSPSI AGN dan KSBSI, menggelar pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Mensesneg Prasetyo dan Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya terkait pembentukan Satgas PHK pada Rabu malam, 16 April 2025. 

"Pembentukan Satgas PHK merupakan perintah Presiden Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi pada 8 April lalu di Jakarta," kata Jumhur.

Dalam pertemuan yang turut dihadiri tokoh buruh Said Iqbal dan Andi Gani itu, kata Jumhur, juga membahas potensi adanya perusahaan yang akan mem-PHK pekerjanya. 

Berikutnya, lanjut Jumhur, pertemuan itu mendiskusikan langkah-langkah menghindari PHK, misal pengurangan jam kerja dan sebagainya sambil menunggu kemungkinan penulihan ekonomi, khususnya akibat kebijakan tarif Donald Trump. 

"Juga dibahas kemungkinan insentif kepada perusahaan agar tidak buru-buru mem-PHK pekerjanya," kata Jumhur. 

Selain itu, memastikan JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) dibayarkan dengan baik oleh BPJS Ketenagakerjaan. 

"Serta memastikan pembayaran pesangon sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau berdasar Perjanjian Kerja Bersama," kata Jumhur.

Kata Jumhur, hasil petemuan turut memetakan potensi pasar kerja baru bagi yang ter-PHK, misal dengan melalui pelatihan reskilling (pelatihan untuk pekerjaan baru) dan lain-lain. 

"Satgas PHK agar dibentuk dengan personalia dari unsur Tripartit (Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja) plus BPJS Ketenagakerjaan, akademisi ahli ketenagakerjaan dan lain-lain," pungkas Jumhur.



Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Bursa Asia Tertekan, Kospi Anjlok Lebih 2 Persen

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:33

Ekonom Sentil Menteri Prabowo: Jangan Jadi Beban Presiden!

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:21

Wall Street Tertekan Aksi Jual Saham Teknologi

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:56

Lonjakan Minyak Tekan Logam Dunia: Emas Anjlok ke Level Terendah

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:45

Saham BYAN Tancap Gas, Naik 3,16 Persen ke Rp10.600

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:22

Penguatan IHSG Sinyal Kepercayaan ke Pemerintah Mulai Pulih

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:10

Pasar Eropa Merah Gara-gara Minyak

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:06

Terbuka Peluang Bangun Museum Haji Indonesia

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:58

Pujian Prabowo Jangan Jadi Obat Tidur Menteri

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:57

Pemerintah Harus Berlakukan Wajib Halal pada Oktober 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:19

Selengkapnya