Berita

Pertemuan pimpinan sejumlah organisasi buruh dengan Mensesneg Prasetyo dan Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya/Ist

Politik

Jumhur Hidayat:

Presiden Prabowo akan Hadiri Peringatan May Day

KAMIS, 17 APRIL 2025 | 12:15 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Presiden Prabowo Subianto direncanakan menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada 1 Mei 2025 mendatang.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat melalui siaran persnya, Kamis 17 April 2025.

"Insya Allah Presiden bersedia hadir bersama kaum buruh pada acara May Day," kata Jumhur.


Jumhur mengatakan, sejumlah organisasi buruh, antara lain KSPSI, KSPI, KSPSI AGN dan KSBSI, menggelar pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Mensesneg Prasetyo dan Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya terkait pembentukan Satgas PHK pada Rabu malam, 16 April 2025. 

"Pembentukan Satgas PHK merupakan perintah Presiden Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi pada 8 April lalu di Jakarta," kata Jumhur.

Dalam pertemuan yang turut dihadiri tokoh buruh Said Iqbal dan Andi Gani itu, kata Jumhur, juga membahas potensi adanya perusahaan yang akan mem-PHK pekerjanya. 

Berikutnya, lanjut Jumhur, pertemuan itu mendiskusikan langkah-langkah menghindari PHK, misal pengurangan jam kerja dan sebagainya sambil menunggu kemungkinan penulihan ekonomi, khususnya akibat kebijakan tarif Donald Trump. 

"Juga dibahas kemungkinan insentif kepada perusahaan agar tidak buru-buru mem-PHK pekerjanya," kata Jumhur. 

Selain itu, memastikan JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) dibayarkan dengan baik oleh BPJS Ketenagakerjaan. 

"Serta memastikan pembayaran pesangon sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau berdasar Perjanjian Kerja Bersama," kata Jumhur.

Kata Jumhur, hasil petemuan turut memetakan potensi pasar kerja baru bagi yang ter-PHK, misal dengan melalui pelatihan reskilling (pelatihan untuk pekerjaan baru) dan lain-lain. 

"Satgas PHK agar dibentuk dengan personalia dari unsur Tripartit (Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja) plus BPJS Ketenagakerjaan, akademisi ahli ketenagakerjaan dan lain-lain," pungkas Jumhur.



Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

13 Langkah Komprehensif Kuatkan Rupiah

Rabu, 03 Juni 2026 | 06:11

Dua Guru Magelang Didakwa Korupsi Modus Pungli Peserta PPG

Rabu, 03 Juni 2026 | 06:00

Bukan Dapur Asal Ngebul

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:26

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

Putusan MK soal Keterwakilan Kuota Perempuan Berikan Keadilan Gender

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:14

Syafrin Liputo Dituntut Bawa Jaksel Lebih Maju, Inklusif, dan Sejahtera

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:01

2.081 Polisi Kawal Ketat Piala AFF U-19 2026

Rabu, 03 Juni 2026 | 04:22

Korban Kebakaran Kemayoran

Rabu, 03 Juni 2026 | 04:19

Multipolaritas Harus Jadi Jalan Kerja Sama, Bukan Konfrontasi

Rabu, 03 Juni 2026 | 04:09

KDM Sikat PKL Usai 30 Tahun Berkuasa di Bandung

Rabu, 03 Juni 2026 | 03:45

Selengkapnya