Berita

Pertemuan pimpinan sejumlah organisasi buruh dengan Mensesneg Prasetyo dan Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya/Ist

Politik

Jumhur Hidayat:

Presiden Prabowo akan Hadiri Peringatan May Day

KAMIS, 17 APRIL 2025 | 12:15 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Presiden Prabowo Subianto direncanakan menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada 1 Mei 2025 mendatang.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat melalui siaran persnya, Kamis 17 April 2025.

"Insya Allah Presiden bersedia hadir bersama kaum buruh pada acara May Day," kata Jumhur.


Jumhur mengatakan, sejumlah organisasi buruh, antara lain KSPSI, KSPI, KSPSI AGN dan KSBSI, menggelar pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Mensesneg Prasetyo dan Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya terkait pembentukan Satgas PHK pada Rabu malam, 16 April 2025. 

"Pembentukan Satgas PHK merupakan perintah Presiden Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi pada 8 April lalu di Jakarta," kata Jumhur.

Dalam pertemuan yang turut dihadiri tokoh buruh Said Iqbal dan Andi Gani itu, kata Jumhur, juga membahas potensi adanya perusahaan yang akan mem-PHK pekerjanya. 

Berikutnya, lanjut Jumhur, pertemuan itu mendiskusikan langkah-langkah menghindari PHK, misal pengurangan jam kerja dan sebagainya sambil menunggu kemungkinan penulihan ekonomi, khususnya akibat kebijakan tarif Donald Trump. 

"Juga dibahas kemungkinan insentif kepada perusahaan agar tidak buru-buru mem-PHK pekerjanya," kata Jumhur. 

Selain itu, memastikan JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) dibayarkan dengan baik oleh BPJS Ketenagakerjaan. 

"Serta memastikan pembayaran pesangon sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau berdasar Perjanjian Kerja Bersama," kata Jumhur.

Kata Jumhur, hasil petemuan turut memetakan potensi pasar kerja baru bagi yang ter-PHK, misal dengan melalui pelatihan reskilling (pelatihan untuk pekerjaan baru) dan lain-lain. 

"Satgas PHK agar dibentuk dengan personalia dari unsur Tripartit (Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja) plus BPJS Ketenagakerjaan, akademisi ahli ketenagakerjaan dan lain-lain," pungkas Jumhur.



Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya