Firma akuntansi global PricewaterhouseCoopers (PwC) menghentikan operasinya di sejumlah negara yang dianggap terlalu kecil, berisiko tinggi, atau tidak menguntungkan.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi restrukturisasi perusahaan menyusul serangkaian skandal yang mengguncang reputasi perusahaan di berbagai belahan dunia.
Seperti dikutip dari The Financial Times, Rabu 16 April 2025, PwC memperketat pengelolaan operasionalnya secara global demi meminimalkan risiko.
Awal bulan ini, perusahaan memutus hubungan dengan firma anggotanya di 10 negara Afrika, setelah sebelumnya menarik operasinya dari Zimbabwe, Malawi, dan Fiji.
“PwC menjadi lebih menghindari risiko daripada sebelumnya, dan kami dapat memahaminya,” kata Mitra Senior PwC untuk wilayah Afrika, Nadine Tinen.
Tinen menyebutkan bahwa tingginya tingkat korupsi dan rendahnya transparansi menjadi alasan utama penarikan tersebut.
“Jika Anda melihat indeks transparansi dan korupsi, Anda akan selalu menemukan negara-negara di Afrika. Ini bukan hal baru,” ujarnya.
Ketua Global PwC, Mohamed Kande, yang menjabat sejak Juli 2024, tengah menghadapi tekanan besar akibat skandal di beberapa negara utama, termasuk Tiongkok dan Australia.
Di Tiongkok, PwC terseret dalam kasus penipuan yang melibatkan pengembang properti Evergrande, dan akibatnya dilarang melakukan audit selama enam bulan, yang menyebabkan hengkangnya sejumlah klien penting.
Sementara di Australia, perusahaan menghadapi kecaman akibat kebocoran informasi rahasia pemerintah. Kedua kasus ini mendorong pimpinan tertinggi PwC untuk turun tangan langsung dalam menangani dampaknya.
PwC juga dilarang bekerja sama dengan dana kekayaan negara (sovereign wealth fund) Arab Saudi selama satu tahun.
Di Afrika, bisnis PwC telah menjadi sorotan sejak 2021, ketika dokumen yang bocor mengungkap praktik korupsi luas di Republik Demokratik Kongo, termasuk di beberapa bank yang diaudit oleh PwC.
