Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto/RMOL

Politik

Bakal Terbang ke Washington DC, Airlangga Siapkan Jurus Hadapi Tarif AS

SENIN, 14 APRIL 2025 | 13:45 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan langkah strategis jelang pertemuan penting dengan Pemerintah Amerika Serikat terkait tarif perdagangan. 

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai memimpin rapat koordinasi teknis terbatas yang dihadiri sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Perdagangan, Wakil Menteri Investasi, Wakil Menteri Luar Negeri, serta OJK.

Dalam rapat tersebut, dibahas posisi Indonesia terhadap tarif 32 persen yang dikenakan oleh Pemerintah AS terhadap produk-produk asal Indonesia. 


Saat ini, tarif tersebut sedang dalam masa penangguhan selama 90 hari, dan Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang diundang ke Washington DC untuk membahas isu ini secara langsung.

"Terkait dengan itu pada tanggal 16 sampai dengan 23 April nanti beberapa menteri yang ditugaskan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto akan berangkat ke Washington DC," kata Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin 14 April 2025.

Di Washington DC, delegasi Indonesia yang dipimpin Airlangga ini akan berdialog dengan dengan United States Trade Representative (USTR), U.S. Chamber of Commerce, serta lembaga-lembaga terkait lainnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Sri Mulyani juga akan berangkat ke AS. Menkeu dijadwalkan menghadiri Spring Meeting yang diselenggarakan oleh World Bank di waktu yang bersamaan.

"Tentu beberapa hal sudah dibahas dengan kementerian dan lembaga sehingga kami sudah mempersiapkan paper yang relatif lengkap," tegas Airlangga.

Dia menambahkan, seluruh isu akan direspons dengan serius dalam proses negosiasi yang bersifat rahasia. 

Selain tarif, juga akan dibahas soal pajak pertambahan nilai (PPN) serta berbagai hambatan lainnya yang mempengaruhi kelancaran perdagangan bilateral kedua negara.

"Namanya negosiasi rahasia. Tapi nanti akan banyak pembicaraan ada tarif, ada PPN ada non tarif barrier itu bagian dari negosiasi," pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya