Kejagung mengamankan hakim PN Jakarta Pusat/Ist
Penangkapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta dan enam tersangka lain dalam perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO), bisa membuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum meningkat.
Demikian disampaikan Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso kepada RMOL, Senin 14 April 2025.
"Dengan dibongkarnya kasus-kasus yang melibatkan hakim sebagai pelaku yang nakal maka akan membuat kepercayaan publik terhadap hukum dan keadilan meningkat," kata Sugeng.
Menurut Sugeng, pengungkapan kasus gratifikasi terhadap sejumlah hakim ini menjadikan Kejagung berada di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri dalam penanganan korupsi.
Apalagi, IPW menilai, pola pengungkapan Kejagung dalam kasus korupsi peradilan cukup menarik, karena dengan sabar memantau komunikasi para pihak yang berperkara.
"Salah satunya melalui penyadapan terhadap jalur komunikasi pihak-pihak yang berpekara atau orang- orang sekitarnya, seperti misalnya melalui komunikasi panitera atau pihak ketiga," kata Sugeng.
Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan tersangka dalam kasus dugaan suap terkait putusan lepas (ontslag) perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, pada Minggu 13 April 2025.
Kali ini Kejaksaan Agung menetapkan tiga hakim PN Jakarta Pusat, yakni Djuyamto, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom.
Sebelumnya, Kejagung menetapkan empat tersangka, yakni Wahyu Gunawan selaku panitera muda perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Marcella Santoso selaku advokat, Ariyanto selaku advokat, dan Muhammad Arif Nuryanta selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun tersangka Arif Nuryanta terlibat saat menjadi Wakil Ketua PN Jakarta Pusat.
