Berita

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo/Ist

Politik

Prabowo Diminta Utus Hary Tanoe Temui Trump Bahas Tarif AS

SENIN, 14 APRIL 2025 | 09:15 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Langkah Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan negosiasi dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait tarif impor 32 persen diapresiasi sejumlah kalangan. 

Pengamat politik sekaligus dosen Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta, Saiful Anam menyarankan Presiden Prabowo mengutus Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo yang selama mengklaim bersahabat baik dengan Donald Trump.

“Hary Tanoe dikenal dekat dengan Trump, bahkan beberapa kali tidak hanya berfoto bersama, ia juga menghadiri pelantikan Trump," kata Anam kepada RMOL, Senin 14 April 2025. 


Menurut Saiful, tidak salah jika Prabowo menunjuk Hary Tanoe sebagai bagian perwakilan Indonesia untuk melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat.

Saiful meyakini dengan kedekatan Hary Tanoe dengan Trump akan mendapatkan hasil optimal sesuai yang diharapkan pemerintah RI.

“Kita harus menghilangkan ego politik, meskipun Hary Tanoe berada pada posisi berbeda pada Pemilu 2024 yang lalu, pemerintah harus merangkul semua, terlebih soal tarif Trump demi untuk kepentingan bangsa dan negara,” kata Saiful.

Menurutnya, pendekatan soft approach harus diambil Indonesia, karena bagaimana pun Amerika merupakan negara yang masih dibutuhkan untuk menjalin hubungan baik dari sisi politik, ekonomi, pertahanan dan yang lainnya.

“Merupakan keuntungan besar jika akhirnya tarif Trump dibatalkan untuk Indonesia, tentunya Indonesia akan lebih dapat fokus kepada hal-hal yang lebih produktif untuk kemakmuran dan kemajuan bangsa,” pungkas Saiful.


Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya