Berita

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM)/Ist

Politik

Jangan Biarkan Aksi Teror OPM Ancam Keselamatan Warga

SENIN, 14 APRIL 2025 | 05:59 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Direktur Eksekutif Sentra Keadilan dan Ketahanan (Sekata) Institute, Andri Frediansyah, mengutuk keras aksi kebiadaban yang dilakukan oleh kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap para pendulang emas di Yahukimo, Papua.

Dalam insiden yang terjadi antara 5 hingga 8 April 2025, setidaknya 13 warga sipil tewas secara brutal akibat serangan yang dilakukan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM).

"Ini bukan sekadar tindakan kriminal biasa. Ini adalah aksi terorisme yang terencana dan sistematis, menyasar warga sipil tak bersenjata yang mencari nafkah secara sah," tegas Andri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu, 13 April 2025.


Menurutnya, berdasarkan laporan dari Satgas Damai Cartenz, para korban mengalami luka tembak, tusukan, dan serangan dengan panah. 

"Sebanyak 35 pendulang berhasil melarikan diri dan kini berada dalam perlindungan negara, sementara delapan lainnya masih dinyatakan hilang dan dua diduga disandera oleh kelompok bersenjata tersebut," jelasnya. 

Ia pun menyinggung pernyataan OPM yang mengklaim bahwa para korban adalah anggota militer yang menyamar sebagai pendulang emas telah dibantah oleh pihak pemerintah. 

"Para korban ini jelas, bahwa tidak ada anggota militer yang terlibat dalam aktivitas penambangan ilegal, dan bahwa para korban adalah warga sipil murni. Apapun alibi para OPM ini membunuh warga sipil tidak dapat dibenarkan," urainya. 

Andri menambahkan bahwa tindakan OPM telah memenuhi unsur-unsur terorisme sebagaimana diatur dalam UU No. 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 

"Mereka menggunakan kekerasan sebagai strategi utama, menolak negosiasi, menyebar teror dan propaganda palsu, serta menyerang warga sipil. Ini adalah indikator klasik dari kelompok teroris," ujarnya. 

Sekata Institute mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas dengan menetapkan OPM sebagai organisasi teroris dan mengintensifkan upaya penegakan hukum terhadap kelompok tersebut. 

"Kita tidak boleh membiarkan aksi-aksi teror seperti ini terus berlangsung dan mengancam keselamatan warga negara. Negara harus hadir dan bertindak tegas," pungkas Andri.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Giliran ASN dan Pejabat Bea Cukai Diperiksa KPK

Rabu, 19 Agustus 2026 | 12:56

Usulan ATM MBG Bakal Dibahas di Komisi IX DPR

Rabu, 19 Agustus 2026 | 10:40

UPDATE

8.620 Hektare Lahan Kalsel Terbakar, Pemadaman Terganjal Krisis Air

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:24

BRImo Taiwan Manjakan Diaspora dan PMI Kelola Keuangan

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:15

Temuan Bibit Sawit Bongkar Motif Karhutla Bukan Semata karena El Nino

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:52

ISPA dan Rabies Mulai Mengancam Ribuan Pengungsi Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:39

Tolak Demo Berbau Provokasi di DPR, Jaga Jakarta!

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:23

Magang Pengurus KDKMP Replikasi Model Bisnis Berbasis Potensi Desa

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:12

Masa Iddah Politik Calon Ketum PBNU: Bolehkah Perkum Menambah Syarat?

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:06

Menuju Muktamar NU, Nahdliyin Berharap Sejarah 2015 Tak Terulang

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:31

Gebu Minang-Hanura Terbangkan 3,6 Ton Rendang Buat Korban Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:28

Obligasi Sosial Berkelanjutan BRI Raih IDX Channel Anugerah ESG 2026

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya