Berita

Logo Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)/Ist

Politik

Wamenlu: PBB Tidak Lagi Fit for Purpose

MINGGU, 13 APRIL 2025 | 23:16 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Indonesia mendorong adanya reformasi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan lembaga multilateral lainnya dalam lima tahun ke depan. 

Hal ini dilakukan untuk memperkuat posisi diplomasi Indonesia karena selama ini dianggap lemah. RI pun mendorong perubahan tata kelola global sesuai amanat Pembukaan UUD 1945.

Hal itu dibeberkan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Arrmanatha Nasir dalam acara diskusi panel yang digelar The Yudhoyono Institute dengan tema "Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global” di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu, 13 April 2025.


Arrmanatha menuturkan organisasi internasional harus mampu membawa dunia kepada keseimbangan di dalam dunia yang semakin multipolar (beragam). Pasalnya, ia menilai tata kelola global saat ini tidak seimbang.

“Kenyataannya, tata kelola global saat ini tidak mencerminkan keseimbangan, kekuatan maupun realitas dunia. PBB misalnya sudah tidak lagi fit for purpose,” kata Arrmanatha dalam diskusi panel tersebut.

Struktur institusi multilateral selain PBB ada ada Bretton Woods dan WTO. Dua organisasi besar dunia ini merupakan refleksi dari pasca Perang Dunia ke-II yang nyatanya tidak banyak mewakili aspirasi dan kepentingan negara global south.

“Indonesia percaya bahwa sistem multilateral yang efektif harus dibuat lebih inklusif, lebih demokratis, representatif, dan adil. Oleh karena itu, buat Indonesia mendorong reformasi PBB dan lembaga multilateral lainnya akan menjadi prioritas lima tahun ke depan,” ujarnya. 

Menurutnya, dengan disepakatinya Pack of the Future (Pakta untuk Masa Depan) oleh kepala negara pada Sidang Majelis Umum PBB ke-79 merupakan langkah awal untuk melakukan proses reformasi menyeluruh terhadap sistem multilateral. 

“Di saat dunia yang sedang di tengah perubahan besar dan perubahan ini akan kita, perlu kita membuat pilihan terbaik untuk pembentukan masa depan bangsa. Indonesia memilih jalan kerjasama dan bukan konfrontasi. Serta jalan inklusivitas, bukan eksklusivitas,” demikian Wamenlu.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Tak Pandang Bulu, Prabowo Akui Serahkan Dadan ke Kejaksaan

Kamis, 17 September 2026 | 12:29

MGBKI Soroti Isu Pendidikan Dokter Spesialis

Kamis, 17 September 2026 | 12:21

Prabowo Tugaskan Bahlil Bahas RUU Migas, SKK Migas Bisa Bubar!

Kamis, 17 September 2026 | 12:15

MNK Rokan Resmi Jadi Pionir Pengembanga Migas Nonkonvensional Indonesia

Kamis, 17 September 2026 | 12:13

Dasco Pastikan Seluruh Parpol Dilibatkan dalam Pembahasan Lanjutan RUU Pemilu

Kamis, 17 September 2026 | 12:00

Ternyata Prabowo Suka Evidence-Based

Kamis, 17 September 2026 | 12:00

SMEC Perluas Akses Layanan Kesehatan Mata

Kamis, 17 September 2026 | 11:50

Berjalan Beriringan, Operasi PLTP Tak Pengaruhi Situs Waruga di Tomohon

Kamis, 17 September 2026 | 11:43

Optimalisasi Sumur Sepinggan V-7: PHKT Genjot Produksi Migas Lampaui Target

Kamis, 17 September 2026 | 11:35

Prabowo Ungkap Bakal Ada Investasi Besar-besaran Masuk RI

Kamis, 17 September 2026 | 11:19

Selengkapnya