Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Hamas Gugat Inggris, Minta Dihapus dari Daftar Organisasi Teroris

SABTU, 12 APRIL 2025 | 08:41 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kelompok perlawanan Palestina di Gaza, Hamas, secara resmi mengajukan gugatan hukum ke Kementerian Dalam Negeri Inggris untuk membatalkan pelabelan kelompok tersebut sebagai organisasi teroris.

Dikutip dari Anadolu Agency, Sabtu, 12 April 2025, Mousa Abu Marzouk, Kepala Kantor Hubungan Luar Negeri Hamas, mengumumkan bahwa tim hukumnya telah diberangkatkan ke London. Mereka mengajukan banding resmi pada Rabu, 9 April 2025, melalui firma hukum Riverway yang berbasis di Inggris.

“Sebuah tim hukum dari firma hukum Riverway mengajukan banding resmi ke Kementerian Dalam Negeri Inggris yang menolak penetapan lanjutan kelompok Hamas sebagai organisasi teroris,” ungkap Abu Marzouk dalam pernyataan resmi.


Tahun 2001, Sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, dimasukkan ke dalam daftar organisasi teroris Inggris. Kemudian pada 2021, Inggris juga melarang sayap politik Hamas yang memimpin pemerintahan di Gaza.

Hamas menyebut pelabelan ini sebagai bentuk perlakuan tidak adil dan diskriminatif, serta menunjukkan bias terang-terangan terhadap pendudukan Israel atas wilayah Palestina.

Mereka menegaskan bahwa kebijakan ini telah melanggar prinsip hak asasi manusia dan demokrasi, bertentangan dengan hukum internasional dan hukum domestik Inggris, mengkriminalisasi bentuk dukungan kemanusiaan dan solidaritas terhadap rakyat Palestina.

Hamas juga menuntut agar Inggris menghentikan semua bentuk dukungan militer dan politik terhadap Israel, meninjau kembali Deklarasi Balfour 1917 yang mereka sebut sebagai akar dari konflik saat ini, menghormati hak rakyat Palestina untuk melawan pendudukan, menyuarakan pendapat, dan membela diri.

“Kebijakan pemerintah Inggris yang menekan kebebasan berekspresi, solidaritas, dan bantuan kemanusiaan merupakan pelanggaran hukum yang tidak dapat diterima,” tegas Hamas.

Hamas mengakhiri pernyataannya dengan mengapresiasi solidaritas rakyat Inggris terhadap Palestina, terutama dalam aksi-aksi kemanusiaan dan unjuk rasa damai.

Sejak serangan Israel ke Gaza yang dimulai pada Oktober 2023, lebih dari 50.800 warga Palestina tewas dengan mayoritas wanita dan anak-anak.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

UPDATE

Koperasi Berbasis Masjid Diharap Bangkitkan Ekonomi Lokal

Sabtu, 14 Maret 2026 | 18:02

Ramadan Momentum Menguatkan Solidaritas Sosial

Sabtu, 14 Maret 2026 | 17:44

Gerebek Rokok Ilegal Tanpa Tersangka, PB HMI Minta Dirjen Bea Cukai Dievaluasi

Sabtu, 14 Maret 2026 | 17:21

Mudik Arah Timur, Wakapolri: Ada Peningkatan Volume Kendaraan Tapi Lancar

Sabtu, 14 Maret 2026 | 17:08

Rencana Libatkan TNI Berantas Terorisme Kaburkan Fungsi Keamanan dan Pertahanan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 16:46

Purbaya: Ramalan Ekonomi RI Hancur di TikTok dan YouTube Tak Lihat Data

Sabtu, 14 Maret 2026 | 16:21

KPK Tetapkan 2 Tersangka OTT di Cilacap

Sabtu, 14 Maret 2026 | 15:58

Komisi III DPR Minta Negara Tanggung Penuh Biaya Pengobatan Aktivis KontraS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 14:38

AS Pastikan Harga Minyak Dunia Tak akan Tembus 200 Dolar per Barel

Sabtu, 14 Maret 2026 | 13:55

Amerika Salah Perhitungan dalam Perang Melawan Iran

Sabtu, 14 Maret 2026 | 13:43

Selengkapnya