Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Hamas Gugat Inggris, Minta Dihapus dari Daftar Organisasi Teroris

SABTU, 12 APRIL 2025 | 08:41 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kelompok perlawanan Palestina di Gaza, Hamas, secara resmi mengajukan gugatan hukum ke Kementerian Dalam Negeri Inggris untuk membatalkan pelabelan kelompok tersebut sebagai organisasi teroris.

Dikutip dari Anadolu Agency, Sabtu, 12 April 2025, Mousa Abu Marzouk, Kepala Kantor Hubungan Luar Negeri Hamas, mengumumkan bahwa tim hukumnya telah diberangkatkan ke London. Mereka mengajukan banding resmi pada Rabu, 9 April 2025, melalui firma hukum Riverway yang berbasis di Inggris.

“Sebuah tim hukum dari firma hukum Riverway mengajukan banding resmi ke Kementerian Dalam Negeri Inggris yang menolak penetapan lanjutan kelompok Hamas sebagai organisasi teroris,” ungkap Abu Marzouk dalam pernyataan resmi.


Tahun 2001, Sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, dimasukkan ke dalam daftar organisasi teroris Inggris. Kemudian pada 2021, Inggris juga melarang sayap politik Hamas yang memimpin pemerintahan di Gaza.

Hamas menyebut pelabelan ini sebagai bentuk perlakuan tidak adil dan diskriminatif, serta menunjukkan bias terang-terangan terhadap pendudukan Israel atas wilayah Palestina.

Mereka menegaskan bahwa kebijakan ini telah melanggar prinsip hak asasi manusia dan demokrasi, bertentangan dengan hukum internasional dan hukum domestik Inggris, mengkriminalisasi bentuk dukungan kemanusiaan dan solidaritas terhadap rakyat Palestina.

Hamas juga menuntut agar Inggris menghentikan semua bentuk dukungan militer dan politik terhadap Israel, meninjau kembali Deklarasi Balfour 1917 yang mereka sebut sebagai akar dari konflik saat ini, menghormati hak rakyat Palestina untuk melawan pendudukan, menyuarakan pendapat, dan membela diri.

“Kebijakan pemerintah Inggris yang menekan kebebasan berekspresi, solidaritas, dan bantuan kemanusiaan merupakan pelanggaran hukum yang tidak dapat diterima,” tegas Hamas.

Hamas mengakhiri pernyataannya dengan mengapresiasi solidaritas rakyat Inggris terhadap Palestina, terutama dalam aksi-aksi kemanusiaan dan unjuk rasa damai.

Sejak serangan Israel ke Gaza yang dimulai pada Oktober 2023, lebih dari 50.800 warga Palestina tewas dengan mayoritas wanita dan anak-anak.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Dunia Film Berduka, Bintang Jurassic Park Sam Neill Meninggal Dunia

Senin, 13 Juli 2026 | 16:19

Kapolri dan Jajaran Sowan ke Cilangkap Perkuat Silaturahmi dengan Panglima TNI

Senin, 13 Juli 2026 | 16:16

Bincang Ringan di Cilangkap

Senin, 13 Juli 2026 | 16:10

Demokrat Minta Kasus Mantan Jampidsus Febrie Diserahkan ke KPK

Senin, 13 Juli 2026 | 16:06

DPR Buka Peluang Panggil Mahfud MD Bahas Dugaan Cacat Prosedur Kasus Febrie

Senin, 13 Juli 2026 | 16:02

Kemlu Pastikan Tidak Ada WNI yang Jadi Korban Kebakaran Maut di Bangkok

Senin, 13 Juli 2026 | 15:59

Rasio Defisit APBN 2026 Paling Tinggi Imbas Lonjakan Belanja Negara

Senin, 13 Juli 2026 | 15:53

Prabowo Diminta Ambil Langkah Strategis Atasi Ketegangan Polri-Kejaksaan

Senin, 13 Juli 2026 | 15:44

Polri Didesak Berantas Buzzer Penyebar Disinformasi soal Pengamanan Kejaksaan

Senin, 13 Juli 2026 | 15:30

Rakernas GPA Tegaskan Dukungan Penuh ke Prabowo dan Polri

Senin, 13 Juli 2026 | 15:16

Selengkapnya