Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Hamas Gugat Inggris, Minta Dihapus dari Daftar Organisasi Teroris

SABTU, 12 APRIL 2025 | 08:41 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kelompok perlawanan Palestina di Gaza, Hamas, secara resmi mengajukan gugatan hukum ke Kementerian Dalam Negeri Inggris untuk membatalkan pelabelan kelompok tersebut sebagai organisasi teroris.

Dikutip dari Anadolu Agency, Sabtu, 12 April 2025, Mousa Abu Marzouk, Kepala Kantor Hubungan Luar Negeri Hamas, mengumumkan bahwa tim hukumnya telah diberangkatkan ke London. Mereka mengajukan banding resmi pada Rabu, 9 April 2025, melalui firma hukum Riverway yang berbasis di Inggris.

“Sebuah tim hukum dari firma hukum Riverway mengajukan banding resmi ke Kementerian Dalam Negeri Inggris yang menolak penetapan lanjutan kelompok Hamas sebagai organisasi teroris,” ungkap Abu Marzouk dalam pernyataan resmi.


Tahun 2001, Sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, dimasukkan ke dalam daftar organisasi teroris Inggris. Kemudian pada 2021, Inggris juga melarang sayap politik Hamas yang memimpin pemerintahan di Gaza.

Hamas menyebut pelabelan ini sebagai bentuk perlakuan tidak adil dan diskriminatif, serta menunjukkan bias terang-terangan terhadap pendudukan Israel atas wilayah Palestina.

Mereka menegaskan bahwa kebijakan ini telah melanggar prinsip hak asasi manusia dan demokrasi, bertentangan dengan hukum internasional dan hukum domestik Inggris, mengkriminalisasi bentuk dukungan kemanusiaan dan solidaritas terhadap rakyat Palestina.

Hamas juga menuntut agar Inggris menghentikan semua bentuk dukungan militer dan politik terhadap Israel, meninjau kembali Deklarasi Balfour 1917 yang mereka sebut sebagai akar dari konflik saat ini, menghormati hak rakyat Palestina untuk melawan pendudukan, menyuarakan pendapat, dan membela diri.

“Kebijakan pemerintah Inggris yang menekan kebebasan berekspresi, solidaritas, dan bantuan kemanusiaan merupakan pelanggaran hukum yang tidak dapat diterima,” tegas Hamas.

Hamas mengakhiri pernyataannya dengan mengapresiasi solidaritas rakyat Inggris terhadap Palestina, terutama dalam aksi-aksi kemanusiaan dan unjuk rasa damai.

Sejak serangan Israel ke Gaza yang dimulai pada Oktober 2023, lebih dari 50.800 warga Palestina tewas dengan mayoritas wanita dan anak-anak.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya