Berita

Ilustrasi/RMOL

Bisnis

Dampak Tarif Trump Lebih Dahsyat dari Krisis 1998

SABTU, 12 APRIL 2025 | 00:05 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Beberapa ekonom menilai bahwa tekanan ekonomi akibat tarif impor yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak lebih parah dari krisis pandemi Covid-19. Bahkan ada yang menyebut situasi saat ini jauh dari skala krisis 1998. 

Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Andalas Profesor Syafruddin Karimi menganggap hal itu mencerminkan kegagalan dalam membaca spektrum risiko jangka panjang dan dinamika geopolitik global yang berubah drastis.

Menurutnya, kebijakan tarif impor Trump bisa berdampak serius bagi perekonomian dalam negeri.


Ia menuturkan krisis pandemi memang menghantam sisi permintaan secara simultan dan melumpuhkan aktivitas ekonomi secara tiba-tiba, sedangkan krisis akibat tarif Trump menyusup secara perlahan namun sistemik.

“Melemahkan perdagangan global, merusak rantai pasok, menurunkan daya saing negara berkembang, dan menciptakan struktur tekanan permanen lewat ketidakpastian kebijakan dagang,” kata Prof. Syafruddin kepada wartawan, Jumat, 11 April 2025.

Lebih jauh, akademisi yang dikenal kritis ini menjelaskan tarif digunakan bukan sekadar sebagai instrumen ekonomi, tetapi sebagai senjata geopolitik untuk memaksa negara lain tunduk pada kepentingan satu kekuatan. 

“Dalam konteks ini, dampaknya lebih berbahaya karena menyasar jantung kedaulatan ekonomi negara-negara yang menjadi sasaran,” ujarnya.

“Dibandingkan dengan krisis 1998 yang dipicu runtuhnya sistem moneter dan arus modal, situasi hari ini justru memperlihatkan pergeseran dari krisis finansial ke krisis kepercayaan terhadap tatanan ekonomi global,” sambungnya.

Menurutnya, jika para ekonom masih melihat tekanan tarif hari ini sebatas gangguan teknis biasa, tanpa melihat dimensi kekuasaan dan tekanan struktural yang menyertainya, maka mereka sedang melihat badai dengan kacamata kabut.

“Sudah saatnya analisis ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro semata, tetapi membaca arah kekuatan global dan posisi tawar bangsa-bangsa,” tegas dia.

“Karena krisis ekonomi bukan hanya tentang keruntuhan nilai tukar atau pertumbuhan negatif—tetapi juga tentang kehilangan kendali atas nasib sendiri dalam sistem ekonomi dunia yang semakin tak adil,” tutupnya.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

UPDATE

Bahaya Tersembunyi Kerikil di Ban Mobil dan Cara Mengatasinya

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:15

PKS: Pemerintah harus Segera Tetapkan Aturan Pembatasan BBM Bersubsidi

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:14

Mengupas Bahaya Air Keras Menyusul Kasus Penyerangan Aktivis KontraS di Jakarta

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:52

Kemenhaj Tegaskan Komitmen Haji Inklusif bagi Lansia dan Disabilitas

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:47

Qatar Kutuk Serangan Brutal Israel di Lebanon

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:23

Harga Minyak Brent Tembus 103 Dolar AS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:10

AS Kirim Ribuan Marinir ke Timur Tengah, Iran Terancam Invasi Darat

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:41

Wall Street Rontok Menatap Kemungkinan Inflasi Global

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:23

Transformasi Kinerja BUKA: Dari Rugi Menjadi Laba Rp3,14 Triliun di 2025

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:08

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Selengkapnya