Berita

Ilustrasi/RMOL

Bisnis

Dampak Tarif Trump Lebih Dahsyat dari Krisis 1998

SABTU, 12 APRIL 2025 | 00:05 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Beberapa ekonom menilai bahwa tekanan ekonomi akibat tarif impor yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak lebih parah dari krisis pandemi Covid-19. Bahkan ada yang menyebut situasi saat ini jauh dari skala krisis 1998. 

Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Andalas Profesor Syafruddin Karimi menganggap hal itu mencerminkan kegagalan dalam membaca spektrum risiko jangka panjang dan dinamika geopolitik global yang berubah drastis.

Menurutnya, kebijakan tarif impor Trump bisa berdampak serius bagi perekonomian dalam negeri.


Ia menuturkan krisis pandemi memang menghantam sisi permintaan secara simultan dan melumpuhkan aktivitas ekonomi secara tiba-tiba, sedangkan krisis akibat tarif Trump menyusup secara perlahan namun sistemik.

“Melemahkan perdagangan global, merusak rantai pasok, menurunkan daya saing negara berkembang, dan menciptakan struktur tekanan permanen lewat ketidakpastian kebijakan dagang,” kata Prof. Syafruddin kepada wartawan, Jumat, 11 April 2025.

Lebih jauh, akademisi yang dikenal kritis ini menjelaskan tarif digunakan bukan sekadar sebagai instrumen ekonomi, tetapi sebagai senjata geopolitik untuk memaksa negara lain tunduk pada kepentingan satu kekuatan. 

“Dalam konteks ini, dampaknya lebih berbahaya karena menyasar jantung kedaulatan ekonomi negara-negara yang menjadi sasaran,” ujarnya.

“Dibandingkan dengan krisis 1998 yang dipicu runtuhnya sistem moneter dan arus modal, situasi hari ini justru memperlihatkan pergeseran dari krisis finansial ke krisis kepercayaan terhadap tatanan ekonomi global,” sambungnya.

Menurutnya, jika para ekonom masih melihat tekanan tarif hari ini sebatas gangguan teknis biasa, tanpa melihat dimensi kekuasaan dan tekanan struktural yang menyertainya, maka mereka sedang melihat badai dengan kacamata kabut.

“Sudah saatnya analisis ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro semata, tetapi membaca arah kekuatan global dan posisi tawar bangsa-bangsa,” tegas dia.

“Karena krisis ekonomi bukan hanya tentang keruntuhan nilai tukar atau pertumbuhan negatif—tetapi juga tentang kehilangan kendali atas nasib sendiri dalam sistem ekonomi dunia yang semakin tak adil,” tutupnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Nilai TKA Siswa SD-SMP Jeblok, Program MBG Dipertanyakan

Senin, 01 Juni 2026 | 02:30

UPDATE

PBB Dorong Implementasi Segera Prinsip Bisnis Berbasis HAM di Indonesia

Kamis, 04 Juni 2026 | 02:05

Membongkar Praktik Haram MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 02:00

Indonesia Sedang Hadapi Perang Sumber Daya

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:34

Berantas Korupsi di BGN jadi Bukti Prabowo Jalankan Amanat Reformasi 98

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:28

Warga Tuntut Pengurus P3SRS Apartemen Taman Rasuna Diberhentikan

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:07

Pemuda Katolik Dukung Kejagung Bersih-bersih BGN

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:40

Ketua SC Muktamar X PPP Ngaku Borong Kamar Lantai 10 untuk Persidangan

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:17

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Dadan Hindayana Cs Terlalu Berani Korupsi!

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:02

Badko HMI Sultra Laporkan Dua Perusahaan Tambang ke Kejagung

Rabu, 03 Juni 2026 | 23:50

Selengkapnya