Kebijakan Hapus Kuota Impor Jangan Ganggu Beras Petani

DPR menemukan beberapa gudang beras di Indonesia terdapat beras impor yang melebihi kuota hingga membusuk di gudang Bulog.

Oleh sebab itu, Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan penghapusan kuota impor khususnya untuk komoditas beras.

Pasalnya, ia menilai praktik ini terbukti merugikan petani lokal, terlebih saat impor dilakukan bersamaan dengan masa panen raya. 

Selain itu, kuota impor juga sebagai bentuk diskriminasi terhadap negara pemasok dan importir.

"Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen akhir harus menanggung mahalnya harga pangan akibat sistem yang tidak adil tersebut," terang Daniel Johan kepada wartawan, Jumat, 11 April 2025.

Di sisi lain, politikus PKB ini mengamini bahwa praktik kuota impor selama ini memang memiliki banyak celah dan berpotensi membahayakan sektor pertanian serta ketahanan pangan nasional. 

Dalam berbagai evaluasi dan diskusi, sistem kuota impor terbukti bukan hanya tidak efektif, tetapi juga menjadi sumber persoalan struktural yang berlarut-larut.

“Kebijakan kuota impor selama ini telah digunakan secara diskriminatif, membuka ruang besar bagi kartel impor, serta menjadi ladang subur bagi praktik jual-beli kuota yang berujung pada kerugian petani dan konsumen,” tutupnya.

Berdasarkan penemuan Ombudsman, kuota impor kerap kali disalahgunakan. Tidak hanya diperjualbelikan secara ilegal, kuota yang seharusnya menjaga stabilitas pasokan dan harga justru kerap berlebihan.