Demokrat Dukung Presiden Prabowo Wujudkan Pemerintahan Bebas Korupsi

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memimpin transformasi besar di Indonesia demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan kehidupan rakyat yang lebih baik. 

Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya di hadapan Parlemen Turki di Ankara, Kamis 10 April 2025, sebagai bagian dari kunjungan kenegaraan ke negara tersebut.

Menanggapi pidato itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didik Mukrianto, memberikan apresiasi sekaligus catatan kritis terkait pentingnya pemberantasan korupsi sebagai kunci keberhasilan transformasi nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo.

"Membawa Indonesia ke jenjang ekonomi yang lebih kuat, pemerintahan yang bersih, terwujudnya keadilan dan masyarakat yang sejahtera, salah satu hambatan besarnya adalah korupsi," kata Didik lewat akun X pribadinya, Jumat 11 April 2025.

Menurut Didik, visi besar seperti swasembada pangan, energi, dan industrialisasi akan sulit tercapai selama korupsi masih marak. Korupsi bukan hanya merugikan negara secara materiil, tetapi juga berpotensi merusak sistem, menciptakan ketimpangan, dan menjadi hambatan besar bagi iklim investasi.

Dalam konteks global, Didik mengingatkan bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) melalui UU Nomor 7 Tahun 2006. Namun, implementasi penuh dari konvensi ini masih menemui tantangan. 

Beberapa aspek penting seperti pengaturan terkait peningkatan kekayaan yang tidak sah (illicit enrichment), perdagangan pengaruh (trading in influence), penyuapan pejabat asing, serta korupsi di sektor swasta belum sepenuhnya diadopsi ke dalam hukum nasional.

Didik pun menekankan perlunya langkah konkret untuk memperkuat pemberantasan korupsi, antara lain penguatan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Selanjutnya pengesahan Undang-undang Perampasan Aset, penguatan UU Bantuan Hukum Timbal Balik dan UU Ekstradisi, juga penguatan independensi lembaga antikorupsi.

"Kita dukung Presiden Prabowo akan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi," tutup Didik.