Berita

Kolase foto Presiden AS Donald Trump dan Hary Tanoesoedibjo/RMOL

Bisnis

Andalkan Hary Tanoe Melobi Trump Bisa Gerus Wibawa Pemerintah

KAMIS, 10 APRIL 2025 | 21:00 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto tengah menyiapkan tim diplomasi untuk melobi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait kebijakan tarif resiprokal.

Kebijakan tersebut dianggap bisa memporakporandakan perekonomian Indonesia dengan naiknya nilai tukar Dolar AS terhadap rupiah.   

Sejumlah nama mulai diusulkan untuk masuk sebagai tim diplomasi tersebut, salah satunya Bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo. HT biasa disapa, dinilai sebagai sosok yang memiliki kedekatan dengan Donald Trump.


Peran HT baik pertemuan formal maupun di bawah meja dengan Trump diyakini bisa merubah kebijakan kontroversial itu yang membawa kebaikan bagi perekonomian nasional.

Kendati demikian, ekonom konstitusi Defiyan Cori menilai, sangat tidak elok jika pemerintah mengutus HT temui Trump.

Ekonom jebolan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menyatakan jika, maksud dari bantuan Hary Tanoe untuk berkomunikasi dengan Donald Trump dalam kerangka mempengaruhi kebijakan tarif dagangnya kepada Indonesia, maka justru melecehkan lembaga Kepresidenan RI. 

“Apabila langkah non formal ini yang ditempuh tentulah menggerus kewibawaan pemerintah dan melecehkan kinerja para menteri sebagai pembantu Presiden RI,” tegas Defiyan kepada RMOL, Kamis, 10 April 2025.

Pasalnya, Ketua Majelis Persatuan Partai Perindo itu kini tengah dihadapkan dengan masalah hukum di dalam negeri. Defiyan menyarankan agar Presiden Prabowo cukup mengutus para pembantunya yang mengurus di bidang ekonomi dan perdagangan saja.

“Tidak perlu figur HT, tanggung jawabnya berikan secara formal dalam urusan kenegaraan berdasarkan kewenangan para Menteri yang ditugaskan Presiden RI sesuai perintah konstitusi dan hindari perkongsian,” pungkas Defiyan.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Ditunggu Sayembara Mencari Silfester Matutina

Senin, 07 September 2026 | 02:30

TK-SD-SMP di Kota Bogor Berlakukan PJJ

Senin, 07 September 2026 | 02:03

Ujian KPK terkait Paulus Tannos: Jangan cuma Nangkap, tapi Kembalikan Aset

Senin, 07 September 2026 | 01:40

Water Mist Disemprot di Jalanan Jakarta Gegara Abu Vulkanik

Senin, 07 September 2026 | 01:15

Dedi Mulyadi Izinkan Sekolah Terapkan PJJ Imbas Abu Vulkanik Anak Krakatau

Senin, 07 September 2026 | 01:01

Dalam Tiga Hari, Hampir 2.000 Orang Keracunan MBG

Senin, 07 September 2026 | 00:44

Fahira Idris Sodorkan Enam Rekomendasi untuk MBG

Senin, 07 September 2026 | 00:16

Pemadam Semprot Abu Vulkanik

Senin, 07 September 2026 | 00:03

GMNI Desak Presiden Prabowo Evaluasi Menhan Sjafrie, Ini Sebabnya

Minggu, 06 September 2026 | 23:52

Likuiditas Bank Masih Terjaga

Minggu, 06 September 2026 | 23:40

Selengkapnya