Berita

Kolase foto Presiden AS Donald Trump dan Hary Tanoesoedibjo/RMOL

Bisnis

Andalkan Hary Tanoe Melobi Trump Bisa Gerus Wibawa Pemerintah

KAMIS, 10 APRIL 2025 | 21:00 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto tengah menyiapkan tim diplomasi untuk melobi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait kebijakan tarif resiprokal.

Kebijakan tersebut dianggap bisa memporakporandakan perekonomian Indonesia dengan naiknya nilai tukar Dolar AS terhadap rupiah.   

Sejumlah nama mulai diusulkan untuk masuk sebagai tim diplomasi tersebut, salah satunya Bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo. HT biasa disapa, dinilai sebagai sosok yang memiliki kedekatan dengan Donald Trump.


Peran HT baik pertemuan formal maupun di bawah meja dengan Trump diyakini bisa merubah kebijakan kontroversial itu yang membawa kebaikan bagi perekonomian nasional.

Kendati demikian, ekonom konstitusi Defiyan Cori menilai, sangat tidak elok jika pemerintah mengutus HT temui Trump.

Ekonom jebolan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menyatakan jika, maksud dari bantuan Hary Tanoe untuk berkomunikasi dengan Donald Trump dalam kerangka mempengaruhi kebijakan tarif dagangnya kepada Indonesia, maka justru melecehkan lembaga Kepresidenan RI. 

“Apabila langkah non formal ini yang ditempuh tentulah menggerus kewibawaan pemerintah dan melecehkan kinerja para menteri sebagai pembantu Presiden RI,” tegas Defiyan kepada RMOL, Kamis, 10 April 2025.

Pasalnya, Ketua Majelis Persatuan Partai Perindo itu kini tengah dihadapkan dengan masalah hukum di dalam negeri. Defiyan menyarankan agar Presiden Prabowo cukup mengutus para pembantunya yang mengurus di bidang ekonomi dan perdagangan saja.

“Tidak perlu figur HT, tanggung jawabnya berikan secara formal dalam urusan kenegaraan berdasarkan kewenangan para Menteri yang ditugaskan Presiden RI sesuai perintah konstitusi dan hindari perkongsian,” pungkas Defiyan.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya