Berita

Kolase foto Presiden AS Donald Trump dan Hary Tanoesoedibjo/RMOL

Bisnis

Andalkan Hary Tanoe Melobi Trump Bisa Gerus Wibawa Pemerintah

KAMIS, 10 APRIL 2025 | 21:00 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto tengah menyiapkan tim diplomasi untuk melobi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait kebijakan tarif resiprokal.

Kebijakan tersebut dianggap bisa memporakporandakan perekonomian Indonesia dengan naiknya nilai tukar Dolar AS terhadap rupiah.   

Sejumlah nama mulai diusulkan untuk masuk sebagai tim diplomasi tersebut, salah satunya Bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo. HT biasa disapa, dinilai sebagai sosok yang memiliki kedekatan dengan Donald Trump.


Peran HT baik pertemuan formal maupun di bawah meja dengan Trump diyakini bisa merubah kebijakan kontroversial itu yang membawa kebaikan bagi perekonomian nasional.

Kendati demikian, ekonom konstitusi Defiyan Cori menilai, sangat tidak elok jika pemerintah mengutus HT temui Trump.

Ekonom jebolan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menyatakan jika, maksud dari bantuan Hary Tanoe untuk berkomunikasi dengan Donald Trump dalam kerangka mempengaruhi kebijakan tarif dagangnya kepada Indonesia, maka justru melecehkan lembaga Kepresidenan RI. 

“Apabila langkah non formal ini yang ditempuh tentulah menggerus kewibawaan pemerintah dan melecehkan kinerja para menteri sebagai pembantu Presiden RI,” tegas Defiyan kepada RMOL, Kamis, 10 April 2025.

Pasalnya, Ketua Majelis Persatuan Partai Perindo itu kini tengah dihadapkan dengan masalah hukum di dalam negeri. Defiyan menyarankan agar Presiden Prabowo cukup mengutus para pembantunya yang mengurus di bidang ekonomi dan perdagangan saja.

“Tidak perlu figur HT, tanggung jawabnya berikan secara formal dalam urusan kenegaraan berdasarkan kewenangan para Menteri yang ditugaskan Presiden RI sesuai perintah konstitusi dan hindari perkongsian,” pungkas Defiyan.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Usut Tuntas Bandara Ilegal di Morowali yang Beroperasi Sejak Era Jokowi

Senin, 24 November 2025 | 17:20

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

UPDATE

Duka Banjir di Sumatera Bercampur Amarah

Jumat, 05 Desember 2025 | 06:04

DKI Rumuskan UMP 2026 Berkeadilan

Jumat, 05 Desember 2025 | 06:00

PIER Proyeksikan Ekonomi RI Lebih Kuat pada 2026

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:33

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

Kemenhut Cek Kayu Gelondongan Banjir Sumatera Pakai AIKO

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:00

Pemulihan UMKM Terdampak Bencana segera Diputuskan

Jumat, 05 Desember 2025 | 04:35

Kaji Ulang Status 1.038 Pelaku Demo Ricuh Agustus

Jumat, 05 Desember 2025 | 04:28

Update Korban Banjir Sumatera: 836 Orang Meninggal, 509 Orang Hilang

Jumat, 05 Desember 2025 | 04:03

KPK Pansos dalam Prahara PBNU

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:17

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Selengkapnya