Kolase foto Presiden AS Donald Trump dan ekonom senior Rizal Ramli/RMOL
Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan tarif resiprokal bagi barang-barang yang masuk pasar dalam negerinya menuai kecaman dunia.
Namun kebijakan itu merupakan langkah strategis dalam menyelamatkan perekonomian negeri Paman Sam yang kini tengah terpuruk. Terutama dalam menghadapi perang dagang dengan China.
Di bawah kepemimpinan Trump, AS ngotot tetap ingin menancapkan hegemoninya di dunia khususnya di kawasan Asia Pasifik.
Apa yang dilakukan Trump tersebut mengingatkan kita dengan usulan yang pernah disampaikan ekonom senior mendiang Rizal Ramli.
Dalam sebuah video wawancaranya dengan media
Beritasatu pada September 2018, RR akrab disapa menyampaikan tekadnya untuk menghapus sistem kartel.
“Saya pernah presentasikan di sidang kabinet bahwa kita harus hapuskan sistem kartel yang merugikan rakyat ini. Kita ganti dengan sistem tarif siapa aja boleh impor yang penting bayar tarif 25 persen. Kalau itu kita lakukan harga daging bakal turun 75 persen, harga kedelai bakal turun, harga gula bakal turun 75 persen dan harga lain-lain,” ujar RR dikutip
RMOL, Kamis 10 April 2025.
Lanjut Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tersebut, kebijakan itu akan menolong rakyat dan akhirnya bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
“Ini sama aja kita bantu rakyat kita, ibu-ibu yang setiap hari belanja misalkan Rp200 ribu, saya bicara langsung ke Pak Jokowi, bicarakan di kabinet, jadi kalau kita ganti sistem kartel kuota ini dengan tarif, harga-harga turun, ibu-ibu yang belanja sehari Rp200 ribu, nggak usah Rp200 ribu, cukup Rp150 ribu,” jelasnya.
Ekonom yang dijuluki ‘Si Rajawali Kepret’ itu menegaskan bahwa kebijakan ini sama dengan pemberian insentif ke rakyat, sehingga daya belinya meningkat.
“Nah kasarnya kan kita kasih ibu-ibu ini 50 ribu perak sehari, kali 30, 1,5 juta sekali. Ini kita pompa daya beli rakyat, ini cara paling cepat meningkatkan daya beli,” tandasnya.
Alhasil, cara itu digunakan Trump saat ini untuk menggenjot perekonomian rakyatnya. Dengan kebijakan itu, para kartel di AS sendiri pun berteriak dan menuntut pencabutan kebijakan itu.
