Wakil Ketua DPR, Adies Kadir/RMOL
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap masih ada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2024.
Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, dari 5 pimpinan DPR, 4 orang di antaranya sudah menyerahkan LHKPN.
"4 (pimpinan DPR) sudah (serahkan LHKPN), 1 belum. Nanti kami update lagi," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis sore, 10 April 2025.
Berdasarkan penelusuran redaksi, 1 pimpinan DPR yang belum menyerahkan LHKPN adalah Adies Kadir, Wakil Ketua DPR Fraksi Golkar.
"Peneguran tentunya akan dilakukan bila adanya keterlambatan. Masih ada waktu 1 hari lagi," pungkas Tessa.
Adies Kadir terakhir menyerahkan LHKPN periode 2023 dengan nilai harta sebesar Rp11,17 miliar.
Adies Kadir tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp5,5 miliar, terdiri dari tanah dan bangunan seluas 288/480 meter persegi di Kota Surabaya seharga Rp2,5 miliar, tanah 280 meter persegi di Kota Bekasi seharga Rp1,68 miliar, tanah dan bangunan seluas 105/36 meter persegi di Kota Surabaya seharga Rp425 juta.
Selanjutnya, tanah dan bangunan seluas 105/90 meter persegi di Kota Surabaya seharga Rp450 juta, serta tanah dan bangunan seluas 95,25/90 meter persegi di Kota Surabaya seharga Rp450 juta.
Adies Kadir juga tercatat memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp2 miliar, terdiri dari mobil Mitsubishi Pajero Suv tahun 2017 seharga Rp250 juta, mobil BMW sedang tahun 2019 seharga Rp950 juta, dan mobil Toyota Alphard tahun 2021 seharga Rp800 juta.
Politisi Golkar ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp1,355 miliar, kas dan setara kas sebesar Rp2,3 miliar. Ia tercatat tidak memiliki utang, sehingga total harta kekayaan yang tercantum dalam LHKPN 2023 sebesar Rp11.171.840.000 (Rp11,17 miliar).
