Wakil Ketua Komisi XI Minta Pemerintah Cermati Secara Hati-hati Penurunan IHSG

Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memberlakukan tarif resiprokal atau tarif timbal balik untuk produk impor dari berbagai negara membuat pasar keuangan global bergejolak, termasuk di Indonesia. 

Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro menerangkan, fluktuasi pasar modal merupakan hal yang wajar dalam dinamika ekonomi, namun tren penurunan IHSG yang terjadi belakangan ini perlu dicermati secara hati-hati, mengingat dampaknya terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Ketua DPP Partai Nasdem menjelaskan, penurunan IHSG saat ini merupakan kombinasi dari faktor eksternal dan domestik. Dari sisi eksternal, ketidakpastian global seperti kebijakan suku bunga The Fed dan kondisi geopolitik mempengaruhi sentimen investor.

Di sisi domestik, pelaku pasar masih menantikan kepastian kebijakan ekonomi pasca Pemilu, termasuk komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan fiskal dan reformasi struktural.

“Penurunan ini mencerminkan adanya tekanan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang memengaruhi sentimen investor. Kita harus tetap waspada dan menjaga kepercayaan pasar agar jangan sampai tren ini berlarut dan berdampak sistemik,” kata Fauzi Amro kepada wartawan, Kamis, 10 April 2025.

Ia juga menyampaikan kekhawatirannya terkait dampak yang lebih luas, seperti terganggunya kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.

Hal ini dapat berpotensi memicu terjadinya capital outflow, pelemahan nilai tukar, serta tekanan pada sektor-sektor riil yang erat kaitannya dengan pasar modal.

Untuk itu, Komisi XI DPR RI terus memantau perkembangan ini dan mendorong langkah-langkah yang lebih proaktif untuk menjaga stabilitas pasar. Komisi XI telah melakukan diskusi intensif dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Bank Indonesia (BI) melalui berbagai forum, termasuk rapat kerja dan rapat dengar pendapat.

“Komisi XI DPR RI mendorong otoritas untuk meningkatkan komunikasi dengan pelaku pasar, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta memastikan adanya langkah-langkah mitigasi risiko yang terukur dan tepat waktu,” tutupnya.