Berita

Presiden Prabowo Subianto/Ist

Bisnis

Hadapi Pasar Global, Prabowo Minta Regulasi TKDN Lebih Fleksibel dan Realistis

RABU, 09 APRIL 2025 | 14:05 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penyesuaian regulasi terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) agar lebih fleksibel dan realistis untuk menjaga daya saing industri Indonesia di pasar global.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam sesi dialog pada acara Sarasehan Ekonomi yang berlangsung di Menara Mandiri, Jakarta, pada Selasa, 8 April 2025.

Menurut Prabowo, meskipun tujuan dari regulasi TKDN adalah untuk mendorong nasionalisme dan memperkuat ekonomi domestik, tetapi implementasinya harus disesuaikan dengan kenyataan di lapangan.


"TKDN sudah niatnya baik, nasionalisme. Saya kalau saudara—mungkin sudah kenal saya lama, mungkin dari saya ini paling nasionalis. Kalau istilahnya dulu, kalau mungkin jantung saya dibuka yang keluar Merah Putih, mungkin," ujar Prabowo dengan nada tegas dan semangat.

Namun, lanjutnya, jika regulasi TKDN terlalu dipaksakan tanpa mempertimbangkan realitas di industri, Indonesia justru akan kalah dalam persaingan global.

"Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju, TKDN fleksibel saja, mungkin diganti dengan insentif," tambahnya.

Prabowo menekankan bahwa masalah kemampuan dalam negeri bukan hanya soal regulasi semata. Ini juga terkait dengan pendidikan, penelitian dan pengembangan (iptek), serta sains yang perlu dibenahi lebih jauh.

"Masalah kemampuan dalam negeri, konten dalam negeri itu adalah masalah luas, itu masalah pendidikan, iptek, sains," jelasnya.

Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan bahwa untuk bersaing di pasar global, Indonesia harus memiliki industri yang tidak hanya kompetitif dari sisi harga, tetapi juga kualitas dan inovasi.

Oleh karena itu, dia menegaskan pentingnya regulasi TKDN yang realistis, yang bisa mendorong perkembangan industri tanpa menghambat daya saing.

"Jadi itu masalah, nggak bisa kita dengan cara bikin regulasi TKDN naik. Tolong diubah itu, TKDN dibikin yang realistis saja," tandasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya