Berita

Aplikasi Shein/Foto: Bloomberg

Dunia

Terdampak Tarif Trump, China Larang Shein Ekspansi ke Luar Negeri

RABU, 09 APRIL 2025 | 13:57 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Rencana raksasa perusahaan pakaian jadi Shein untuk memindahkan sebagian produksinya dari China mendapat penolakan dari pemerintahan Presiden Xi Jinping.

Sumber orang dalam mengatakan bahwa hal ini terjadi karena Beijing berusaha mencegah perusahaan-perusahaan pindah produksi keluar negeri di tengah meningkatnya tarif dari Presiden AS Donald Trump.

"Kementerian Perdagangan China telah berbicara dengan Shein dan beberapa perusahaan lain untuk mencegah mereka memindahkan rantai pasokan ke negara lain," kata salah satu sumber, seperti dikutip dari Bloomberg, Rabu 8 April 2025.


Permintaan tersebut sebenarnya terjadi sesaat sebelum pengumuman tarif barua AS, yang membuat banyak perusahaan mencari cara untuk menghindari biaya tambahan. Tidak jelas perusahaan mana saja selain Shein yang dihubungi pemerintah.

"Salah satu langkah Shein adalah menghentikan tur survei pabrik di Vietnam dan negara Asia Tenggara lainnya, yang sebelumnya diatur untuk para pemasok utamanya dari China," kata sumber lain.

Kekhawatiran kehilangan lapangan kerja akibat produksi dipindahkan ke luar negeri menjadi perhatian besar bagi pejabat China.

Langkah pemerintah China untuk menghentikan rencana Shein membangun rantai pasokan alternatif terjadi di tengah tekanan dari kebijakan dagang Trump, yang menguji kekuatan China sebagai pusat ekspor global.

Dengan akan berakhirnya pengecualian pajak untuk paket kecil dalam waktu kurang dari sebulan, harga produk dari Shein dan pesaingnya Temu akan naik tajam, kemungkinan membuat konsumen AS beralih ke Amazon.

Hal ini juga menunjukkan adanya perpecahan antara pemerintah China dan para eksportirnya, karena pemerintah ingin melindungi industri lokal, sementara perusahaan ingin menghindari kenaikan biaya produksi.

Saat masa jabatan pertama Trump, banyak perusahaan China menghindari tarif tinggi dengan memindahkan produksi ke luar negeri - lebih dari setengah pabrik di Kamboja sekarang dimiliki oleh perusahaan China, misalnya. 
Tapi kali ini, tindakan Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa pemerintah China tidak mendukung strategi seperti itu lagi.
Dengan sebagian besar barang dari China dikenakan pajak impor minimal 54 persen saat masuk ke AS, banyak pemasok ditekan oleh klien mereka untuk menanggung sebagian biaya atau memindahkan produksi ke negara lain agar tetap kompetitif.

Bloomberg melaporkan pada Februari bahwa Shein telah menawarkan insentif kepada beberapa pemasok pakaian utamanya untuk membuka jalur produksi di Vietnam, setelah Trump mengancam akan mencabut celah pajak “de minimis” yang selama ini memungkinkan Shein mengirim produknya langsung ke konsumen AS tanpa bea masuk. Celah ini akan berakhir untuk paket dari China pada 2 Mei, yang berarti pedagang harus membayar miliaran dolar tambahan dalam bentuk pajak.

Didirikan di kota Nanjing, China timur, dan kini berkantor pusat di Singapura, Shein selama ini sangat bergantung pada jaringan pabrik garmen di China selatan untuk memproduksi pakaian murah seharga 2–10 Dolar AS bagi konsumen di Amerika Utara dan Eropa.

Masalah tarif ini juga bisa menjadi tantangan baru bagi rencana Shein untuk mencatatkan sahamnya di London. Perusahaan sudah mendapat tekanan dari investor untuk menurunkan valuasinya, karena sorotan terhadap praktik rantai pasokan dan kondisi kerja.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya