Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Pendatang Modal Dengkul Hanya Menambah Beban Pemda

RABU, 09 APRIL 2025 | 12:59 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Perantau yang datang ke Jakarta untuk mengadu nasib usai masa Lebaran Idulfitri diprediksi mencapai puluhan ribu orang.

Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk membuat skema yang baru selain operasi yustisi.

"Harus mempunyai skema lain untuk meminimalisir pendatang baru yang tidak punya keahlian,” kata Kent akrab disapa, lewat keterangan resminya, Rabu, 9 April 2025.


Ia meminta pemerintah daerah memiliki sistem pemantauan yang efektif terhadap pendatang baru.

Sehingga tidak terjadi masalah sosial atau administratif ke depannya. Seperti memastikan pendatang baru punya izin tinggal yang sah dan memenuhi kewajiban administratif lainnya.

"Jika hanya modal dengkul, itu nantinya pasti akan menjadi beban Pemerintah Jakarta,” tegas Kent.

Ia meminta Dinas Dukcapil Jakarta bekerja sama dengan kecamatan atau kelurahan serta RT, RW, untuk bisa mendata dan memverifikasi pendatang baru.

Pendataan itu, menurut Kent, sangat membantu dalam pemantauan status kependudukan para pendatang baru yang datang ke Jakarta.

β€œIni bertujuan agar masyarakat memahami kewajiban administratif yang harus dipenuhi untuk mendukung sistem data kependudukan yang baik,” tandasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya