Berita

Presiden Prabowo Subianto/Repro

Politik

Prabowo Tegaskan Peraturan Teknis Kementerian Harus Seizin Presiden

SELASA, 08 APRIL 2025 | 17:21 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto, mengungkapkan pentingnya efisiensi dan kemudahan dalam kebijakan pemerintah, terutama dalam hal perizinan dan regulasi.

Dalam acara sarasehan ekonomi di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta pada Selasa, 8 April 2025, Prabowo menekankan bahwa segala peraturan teknis (pertek) yang dikeluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden.

"Pokoknya pertek dikeluarkan oleh kementerian harus seizin presiden RI. Mudahkan," ujar Prabowo. 


Menurutnya, peraturan teknis yang sering kali lebih ketat daripada keputusan presiden harus dihentikan karena dapat menghambat efisiensi dan kemudahan dalam proses administrasi.

Prabowo juga mengingatkan para menteri dan pejabat bahwa regulasi yang tidak masuk akal harus segera dihapuskan. 

"Buang semua regulasi yang tidak masuk akal, permudah semua proses untuk pengusaha," tegasnya, menambahkan bahwa kebijakan ini akan mempermudah iklim usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sebagai mantan pengusaha yang berpengalaman, Prabowo menilai bahwa pemerintahan yang efisien dan bebas dari regulasi yang rumit sangat penting untuk bersaing dengan negara-negara lain seperti Vietnam, Bangladesh, Thailand, dan Malaysia. 

"Kita gausah terlalu pinter,  kalau mereka lakukan sesuatu kalau perlu nyontek,  gak boleh nyontek di sekolah, kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kalau Vietnam berani pasang tarif nol persen, kita kenapa? Harus berani juga dong," tegasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

LPSK Terima 8 Permohonan Saksi Kasus Penyadapan Prabowo

Kamis, 12 November 2026 | 18:33

Jokowi Punya Andil di Balik Mundurnya Gibran

Kamis, 12 November 2026 | 18:33

Dipanggil KPK, Tiga Petinggi PT Benteng Tunggal Kompak Mangkir

Kamis, 12 November 2026 | 18:17

Gubernur Jateng Musnahkan 32,7 Juta Batang Rokok Ilegal

Kamis, 12 November 2026 | 18:16

Denyut Songket Silungkang, Menggerakkan Ekonomi Lokal di Sawahlunto

Kamis, 12 November 2026 | 18:15

Kader Golkar Sodorkan Nama Bahlil di Tengah Bursa Pengganti Wapres Gibran

Kamis, 12 November 2026 | 18:07

Taj Yasin Ajak Pelajar Lawan Radikalisme dengan Konten Positif

Kamis, 12 November 2026 | 17:52

Prabowo Apresiasi Kinerja Gibran Selama Dua Tahun Terakhir

Kamis, 12 November 2026 | 17:44

CPNS 2026, Ini Formasi Prioritas dan Peluang untuk PPPK

Kamis, 12 November 2026 | 17:38

Rupiah Tembus Rp18.250 per Dolar AS, Wamenko Drajad: Tak Seperti Krisis 1998

Kamis, 12 November 2026 | 17:36

Selengkapnya