DPR Dorong Pembaruan Legislasi Lewat Forum Akademik dan Dialog Terbuka

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupaya membenahi sistem legislasi nasional melalui pendekatan yang lebih banyak melibatkan publik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU).

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, pihaknya sedang mengembangkan metode baru melalui penyelenggaraan forum-forum diskusi publik di kampus serta lingkungan DPR sebelum tahapan pembahasan formal dimulai.

"Kami ingin memberikan ruang bagi publik untuk menyampaikan masukan sejak awal agar proses legislasi benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat," ujar Dasco dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 8 April 2025.

Melalui pendekatan ini, publik akan lebih terlibat aktif tidak hanya melalui rapat dengar pendapat terbatas. Langkah ini juga sekaligus menandai pergeseran paradigma dari pendekatan teknokratik menuju pendekatan deliberatif yang lebih responsif.

Nantinya, koordinasi lintas fraksi akan diperkuat untuk memastikan keselarasan pandangan terhadap pendekatan baru ini.

"Perubahan ini harus dipahami dan disepakati secara menyeluruh oleh seluruh fraksi, agar tidak menjadi wacana sepihak," tambah Ketua Harian Partai Gerindra ini.

Upaya DPR untuk melibatkan publik sejak awal dinilai menjadi langkah konkret untuk mencapai hukum sebagai cerminan suara publik, bukan sekadar produk prosedural.

"Partisipasi bermakna sejak awal akan memperkuat legitimasi sosial sebuah undang-undang dan meminimalisasi resistensi saat implementasi," tambah Pakar Hukum Tata Negara, Yance Arizona.

Menurut Yance, pelibatan publik dalam tahap awal pembentukan RUU merupakan indikator kemajuan sistem legislasi modern. Yance menggarisbawahi pentingnya forum akademik dalam menjembatani perspektif ilmiah dengan kebutuhan sosial.

"Ketika diskusi publik dilakukan sejak tahap awal, DPR memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan produk legislasi yang sesuai dengan realitas masyarakat," demikian kata Yance.