Berita

Joko Widodo/Ist

Politik

Indonesia Sulit Hadapi Tarif AS Akibat Salah Kelola Jokowi

SENIN, 07 APRIL 2025 | 20:40 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kesulitan Indonesia dalam merespons tarif resiprokal sebesar 32 persen yang diterapkan Amerika Serikat tak bisa dilepaskan dari warisan kebijakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Hal ini ditegaskan pengamat politik Rocky Gerung seperti dikutip redaksi melalui kanal YouTube miliknya, Senin 7 April 2025.

"Jadi kalau dalam kondisi turbulensi ekonomi global hari-hari ini dan keinginan kita mencoba membuka pikiran bahwa daya tahan kita memang rentan, maka masuk akal kalau publik terus mempersoalkan Presiden Jokowi," kata Rocky.


Ia menyoroti selama dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi, pemerintah gagal mengantisipasi turbulensi ekonomi global yang terbukti terjadi hari-hari ini.

"Mengapa tidak ada antisipasi dari awal sehingga APBN itu dihemat bukan diboroskan? untuk anggaran infrastruktur yang manfaatnya akhirnya tidak terasa itu," tegasnya.

Aktivis senior ini mencontohkan proyek-proyek jalan tol yang dulunya dibanggakan pemerintah, kini justru tampak sepi karena tekanan ekonomi yang menurunkan mobilitas masyarakat. 

“Karena kesulitan ekonomi enggak ada orang yang lalu lalang di jalan tol," lanjut RG, sapaan akrabnya.

Rocky bahkan menyebut ada kemungkinan moral hazard selama satu dekade pemerintahan Jokowi, yang menurutnya menggerus ketahanan ekonomi dan politik nasional. Akibatnya Indonesia kini masuk dalam perang dagang global tanpa cukup cadangan energi untuk bertahan.

Akademisi yang dikenal kritis itu menyebut situasi ini sebagai tantangan besar bagi Presiden RI Prabowo Subianto. Ia mendorong Prabowo untuk berani mengambil langkah rasional sekaligus radikal dalam menavigasi Indonesia melewati krisis global.

"Sekali lagi ini tantangan besar untuk presiden Prabowo untuk memulai semacam sikap rasional dan sikap radikal dalam upaya untuk menuntun negeri ini dalam turbulensi yang mungkin 1-2 tahun ke depan masih akan berlanjut efeknya," pungkas dia.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya