Kesulitan Indonesia dalam merespons tarif resiprokal sebesar 32 persen yang diterapkan Amerika Serikat tak bisa dilepaskan dari warisan kebijakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Hal ini ditegaskan pengamat politik Rocky Gerung seperti dikutip redaksi melalui kanal YouTube miliknya, Senin 7 April 2025.
"Jadi kalau dalam kondisi turbulensi ekonomi global hari-hari ini dan keinginan kita mencoba membuka pikiran bahwa daya tahan kita memang rentan, maka masuk akal kalau publik terus mempersoalkan Presiden Jokowi," kata Rocky.
Ia menyoroti selama dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi, pemerintah gagal mengantisipasi turbulensi ekonomi global yang terbukti terjadi hari-hari ini.
"Mengapa tidak ada antisipasi dari awal sehingga APBN itu dihemat bukan diboroskan? untuk anggaran infrastruktur yang manfaatnya akhirnya tidak terasa itu," tegasnya.
Aktivis senior ini mencontohkan proyek-proyek jalan tol yang dulunya dibanggakan pemerintah, kini justru tampak sepi karena tekanan ekonomi yang menurunkan mobilitas masyarakat.
“Karena kesulitan ekonomi enggak ada orang yang lalu lalang di jalan tol," lanjut RG, sapaan akrabnya.
Rocky bahkan menyebut ada kemungkinan moral hazard selama satu dekade pemerintahan Jokowi, yang menurutnya menggerus ketahanan ekonomi dan politik nasional. Akibatnya Indonesia kini masuk dalam perang dagang global tanpa cukup cadangan energi untuk bertahan.
Akademisi yang dikenal kritis itu menyebut situasi ini sebagai tantangan besar bagi Presiden RI Prabowo Subianto. Ia mendorong Prabowo untuk berani mengambil langkah rasional sekaligus radikal dalam menavigasi Indonesia melewati krisis global.
"Sekali lagi ini tantangan besar untuk presiden Prabowo untuk memulai semacam sikap rasional dan sikap radikal dalam upaya untuk menuntun negeri ini dalam turbulensi yang mungkin 1-2 tahun ke depan masih akan berlanjut efeknya," pungkas dia.
