Prabowo Pertanyakan Motif Demo: Murni atau Dibayar?

Presiden Prabowo Subianto angkat bicara terkait maraknya aksi demonstrasi yang terjadi selama 130 hari pertama masa kepemimpinnya. 

Dalam pertemuan dengan 7 pemimpin media di Hambalang, Jawa Barat pada Minggu, 6 April 2025, Prabowo menegaskan bahwa aksi unjuk rasa merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. 

Namun ia juga mempertanyakan motif di balik sejumlah aksi yang terjadi atau apakah benar murni dari rakyat atau ada pihak yang mendanai.

“Masalah demo adalah biasa. Dalam negara sebesar kita, kan kita sudah sepakat berdemonstrasi, orang berdemo itu dijamin Undang-Undang Dasar. Tapi coba perhatikan secara objektif dan jujur. Apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar. Harus objektif dong," ujarnya. 

Prabowo menyinggung salah satu isu yang diangkat dalam demo, yakni terkait efisiensi anggaran pendidikan. Ia menyebut narasi pengurangan dana pendidikan perlu dilihat secara jernih dan tidak dijadikan alasan untuk menolak langkah efisiensi negara.

“Pertama, ada demo melawan efisiensi. Demo katanya dana pendidikan akan dikurangi. Jadi harus objektif, kita juga bukan anak kecil. Kita hormati hak untuk berdemo, asal demonya damai, tidak menyulut kerusuhan,” tegasnya.

Ia menyoroti aksi-aksi anarkis dalam demo seperti pembakaran ban dan perusakan fasilitas umum sebagai tindakan yang tidak bisa ditoleransi. 

Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kemungkinan adanya provokasi dari pihak asing. Ia mengaitkan hal itu dengan temuan di masa lalu, termasuk dalam kasus pembubaran USAID oleh pemerintahan Trump, yang mengungkap pembiayaan terhadap berbagai LSM di berbagai negara.

"Jadi selalu dalam pengelolaan suatu negara kita waspada apakah ada kelompok-kelompok atau kekuatan-kekuatan asing yang ingin adu domba," kata dia.

Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki niat untuk menekan kebebasan sipil atau membungkam suara rakyat. Ia meminta publik untuk melihat keseluruhan konteks dengan kepala dingin dan tidak terjebak provokasi.

“Saya tahu setiap institusi ada yang tidak beres, organisasi yang besar pasti ada yang namanya manusia, namanya kadang-kadang anak muda emosi, panas, dan sebagainya. Tapi nggak ada niat dari pemerintah untuk menekan. Kita mau kerja untuk rakyat,” tutupnya.