Berita

Presiden Prabowo Subianto/Net

Politik

Tak Bisa Serang Langsung, Pengamat: Ada Operasi Hancurkan Orang Kepercayaan Prabowo

SENIN, 07 APRIL 2025 | 18:16 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Belakangan mulai muncul gerakan dari kelompok tertentu dengan upaya sistematis untuk melemahkan Presiden Prabowo Subianto. 

Begitu analisa yang disampaikan Pengamat Intelijen dan Geopolitik, Amir Hamzah, Menurutnya, strategi yang sedang dijalankan pihak tertentu adalah dengan menghancurkan satu per satu orang-orang kepercayaan Prabowo, baik di ranah politik maupun militer.

Amir menyebut nama-nama seperti Sufmi Dasco Ahmad, Hashim Djojohadikusumo, dan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin sebagai target awal dalam manuver politik tersebut. 


Kata dia, Prabowo harus diakui tidak bisa diserang secara langsung karena kekuatan elektoral dan posisi politiknya sekarang sangat kokoh. 

"Tapi kalau orang-orang terdekatnya dilumpuhkan, maka perlahan ia akan melemah secara internal,” ujar ujar Amir dalam keterangan tertulis, Senin 7 April 2025.

Amir mengungkapkan bahwa serangan terhadap Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, merupakan bagian dari skenario besar tersebut. 

Ia menyoroti pemberitaan yang masif dan sistematis yang mengaitkan Dasco dengan pengelolaan judi online (judol) di Kamboja. Padahal menurut informasi yang diperolehnya, tuduhan itu tidak berdasar.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa media-media yang gencar menyerang Dasco adalah media yang juga sejak awal dikenal keras menentang revisi Undang-Undang TNI. 

“Dasco ini adalah motor penggerak pengesahan UU TNI di DPR. Itu membuatnya menjadi target utama. Dia dihantam lebih dulu agar ada efek ke Gerindra dan Prabowo,” tambahnya.

Selain Dasco, dua nama lainnya juga disebut-sebut menjadi target Hashim Djojohadikusumo, adik kandung Prabowo yang juga pengusaha berpengaruh, serta Jenderal Purn Sjafrie Sjamsoeddin, yang dikenal dekat dengan dunia intelijen dan pertahanan. 

“Hashim diserang dari sisi bisnis dan politik luar negeri. Sjafrie diserang dengan narasi masa lalu yang dikaitkan dengan isu-isu HAM dan militerisme,” papar Amir.

Amir mengimbau publik untuk jernih menyikapi informasi dan tidak mudah termakan isu-isu yang tidak didukung data kuat. 

Ia juga meminta aparat penegak hukum untuk lebih proaktif dalam mengklarifikasi dan menangkal hoaks yang berpotensi merusak tatanan politik nasional. 

“Kalau tokoh sekelas Dasco bisa dijatuhkan dengan framing semacam ini, maka ini preseden buruk bagi demokrasi kita,” pungkasnya.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

UPDATE

Program Prabowo Tak Akan Berdampak Jika Soliditas Internal Rapuh

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:03

Prabowo Tantang Danantara Capai Return on Asset 7 Persen

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:01

Pakar: Investigasi Digital Forensik Bisa jadi Alat Penegakan Hukum Kasus Investasi

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:46

Wapres Tekankan Kuartal I Momentum Emas Sektor Pariwisata

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:40

Kapolri Siap Bangun Lebih dari 1.500 SPPG Selama 2026

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:26

Kolaborasi Inspiratif: Dari Ilustrasi ke Mesin Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:20

Setnov Hadir, Bahlil Hanya Pidato Singkat di HUT Fraksi Partai Golkar DPR

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:18

Kepala BPKH: Desain Kelembagaan Sudah Tepat, Tak Perlu Ubah Struktur

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:16

Prabowo Hadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:53

Keuangan Haji Harus Berubah, Wamenhaj Dorong Tata Kelola yang Lebih Modern

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:36

Selengkapnya