Berita

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin 7 April 2025/RMOL

Politik

Kedepankan Negosiasi, ASEAN Sepakat Tidak Retaliasi Tarif Trump

SENIN, 07 APRIL 2025 | 14:41 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN sepakat untuk tidak mengambil langkah retaliasi atas kebijakan tarif baru yang diberlakukan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin 7 April 2025.

Airlangga menjelaskan, sikap ASEAN ini muncul usai diskusi intensif di antara negara-negara anggota, menyusul diberlakukannya tarif impor baru oleh AS terhadap sejumlah produk dari kawasan Asia, termasuk Indonesia.


Langkah bersama ini diputuskan sebagai bentuk solidaritas kawasan untuk mengedepankan jalur negosiasi dalam menghadapi tekanan dagang dari Washington.

"ASEAN akan mengutamakan negosiasi. ASEAN tidak mengambil langkah retaliasi," ujar Airlangga usai memimpin rapat koordinasi yang dihadiri Wakil Menteri Perindustrian, Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Perdagangan, Perwakilan US-ASEAN, Apindo, dan Kadin.

Tarif baru yang ditetapkan berdasarkan International Emergency Economic Power Act dan National Emergency Act ini mulai diterapkan oleh AS sejak 5 April dengan besaran awal 10 persen, dan akan meningkat menjadi 32 persen pada 9 April 2025 mendatang. 

Airlangga mengungkapkan bahwa Indonesia bersama Malaysia, Singapura, dan negara ASEAN lainnya, kini sedang membangun koordinasi untuk menyusun langkah strategis bersama. 

Adapun pertemuan antar Menteri Perdagangan ASEAN dijadwalkan berlangsung pada 10 April 2025, dengan fokus memperkuat posisi negosiasi kawasan.

"Indonesia juga terus berkomunikasi dengan United States Trade Representative (USTR), dan dalam waktu dekat akan menyampaikan proposal konkret," tambah Airlangga.

Langkah ASEAN yang mengedepankan negosiasi ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas perdagangan global dan memperkuat solidaritas kawasan di tengah meningkatnya tensi dagang dengan Amerika Serikat.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

8.620 Hektare Lahan Kalsel Terbakar, Pemadaman Terganjal Krisis Air

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:24

BRImo Taiwan Manjakan Diaspora dan PMI Kelola Keuangan

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:15

Temuan Bibit Sawit Bongkar Motif Karhutla Bukan Semata karena El Nino

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:52

ISPA dan Rabies Mulai Mengancam Ribuan Pengungsi Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:39

Tolak Demo Berbau Provokasi di DPR, Jaga Jakarta!

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:23

Magang Pengurus KDKMP Replikasi Model Bisnis Berbasis Potensi Desa

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:12

Masa Iddah Politik Calon Ketum PBNU: Bolehkah Perkum Menambah Syarat?

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:06

Menuju Muktamar NU, Nahdliyin Berharap Sejarah 2015 Tak Terulang

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:31

Gebu Minang-Hanura Terbangkan 3,6 Ton Rendang Buat Korban Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:28

Obligasi Sosial Berkelanjutan BRI Raih IDX Channel Anugerah ESG 2026

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya