Pemerintah Indonesia dinilai tidak kebingungan dalam menghadapi kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Amerika Serikat.
Sebab, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didik Mukrianto, melihat adanya langkah-langkah strategis yang telah diambil secara proaktif oleh pemerintah sejak awal 2025.
"Tidak ada indikasi kuat bahwa pemerintah Indonesia bingung dalam menghadapi tarif resiprokal Donald Trump," kata Didik, lewat akun media sosial X, dikutip Senin, 7 April 2025.
Menurut Didik, Pemerintah Indonesia telah menunjukkan respons yang terkoordinasi dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Di mana Kementerian Luar Negeri bersama tim lintas kementerian disebut telah menyiapkan strategi diplomatik, termasuk melalui negosiasi langsung dengan pemerintah AS dan pengiriman delegasi tingkat tinggi ke Washington DC.
Presiden Prabowo, lanjut Didik, juga telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk mengambil langkah-langkah struktural, seperti deregulasi dan mitigasi dampak ekonomi.
Pemerintah kini tengah menghitung secara cermat dampak tarif terhadap sektor-sektor ekspor utama, seperti tekstil, elektronik, dan minyak sawit. Upaya menjaga stabilitas ekonomi makro, termasuk nilai tukar rupiah dan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), juga terus dilakukan.
"Meski tantangannya besar dengan potensi penurunan daya saing ekspor, PHK, dan tekanan rupiah, fokus diplomasi, diversifikasi pasar, dan perbaikan regulasi, menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar reaktif atau kebingungan," jelasnya.
Didik menegaskan, efektivitas langkah-langkah pemerintah akan sangat bergantung pada keberhasilan negosiasi dengan AS serta kemampuan Indonesia memperkuat sektor dalam negeri dan menarik investasi baru.
"Yang juga tidak kalah penting, pemerintah harus mampu beradaptasi dengan situasi ini," pungkasnya.
