Berita

Gedung Putih/Net

Dunia

Lebih dari 50 Negara Colek Gedung Putih Minta Nego Tarif

SENIN, 07 APRIL 2025 | 11:17 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Lebih dari 50 negara telah menghubungi Gedung Putih untuk memulai pembicaraan terkait tarif baru yang dikenakan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. 

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS Kevin Hassett dalam wawancara dengan ABC News "This Week" pada hari Minggu, 6 April 2025. 

Hassett menjelaskan bahwa tarif tersebut telah memicu respons dari banyak negara yang mencari negosiasi dengan Amerika Serikat.


"Sampai sekarang, lebih dari 50 negara telah menghubungi Gedung Putih untuk memulai pembicaraan perdagangan," kata Hassett, seperti dimuat Reuters.

"Namun, tidak ada paksaan politik terhadap Federal Reserve dalam hal penetapan suku bunga," lanjutnya. 

Menurutnya, tarif baru tersebut merupakan bagian dari strategi Trump untuk memanipulasi pasar finansial guna mendorong bank sentral AS menurunkan suku bunga.

Trump sempat memposting di Truth Social sebuah video yang mengklaim bahwa kebijakan tarifnya bertujuan untuk sengaja mengguncang pasar saham, dengan tujuan menekan Federal Reserve untuk memangkas suku bunga. 

Namun, dalam wawancara terpisah di NBC News "Meet the Press", Menteri Keuangan AS Scott Bessent meremehkan potensi resesi yang disebabkan oleh tarif baru tersebut. 

Bessent mengatakan: "Saya tidak melihat alasan untuk mengantisipasi resesi berdasarkan tarif ini, terutama karena lapangan pekerjaan terus tumbuh lebih kuat dari yang diperkirakan."

Keputusan Trump untuk mengenakan tarif baru atas impor telah mengguncang ekonomi global, dengan pasar saham AS turun sekitar 10 persen dalam dua hari sejak pengumuman tersebut. Langkah ini memicu tanggapan balasan dari Tiongkok dan menciptakan kekhawatiran mengenai potensi perang dagang global.

Analis ekonomi memperingatkan bahwa kebijakan tarif tersebut berisiko meningkatkan inflasi dan merusak pertumbuhan ekonomi, terutama karena investor global mulai gelisah atas dampak ekonomi jangka panjang.

Di sisi lain, Taiwan menawarkan solusi perdagangan yang lebih kooperatif, dengan Presiden Taiwan Lai Ching-te menyarankan tarif nol sebagai dasar untuk perundingan dengan AS. 

"Kami akan menghapus hambatan perdagangan dan meningkatkan investasi perusahaan Taiwan di AS, daripada membalas dengan tarif," ujar Lai dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu.

Para pejabat tinggi di pemerintahan Trump terus menekankan bahwa meskipun ada gangguan ekonomi jangka pendek, kebijakan tarif ini akan membawa manfaat jangka panjang bagi ekonomi AS. 

Namun, kekhawatiran mengenai dampak jangka panjang terhadap pasar global dan pertumbuhan ekonomi masih terus berkembang.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Kasus Korupsi Kuota Haji Masuk Babak Baru, Gus Yaqut Cs Dilimpahkan ke JPU KPK

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:19

Kericuhan Warnai Kongres VII BM PAN di Banten

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:12

Purbaya Bidik Ekonomi Digital hingga Sektor Informal untuk Dongkrak Penerimaan Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:10

Trump Sebut Mojtaba Khamenei Nyaris Tumbang, Militer Iran Hancur

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:08

DPR Ingin Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:00

JPO Tendean Rusak Berat Ditabrak Truk, Warga Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Saham Shell Menguat Usai Divestasi Bisnis Energi Terbarukan di India

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Bantah Isu Penolakan, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Berproses

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:44

BRI Setor Rp19,1 Triliun ke Kas Negara di Kuartal I 2026, Bukukan Kontribusi Pajak Terbesar

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:21

Indonesia Harus Benahi Regulasi dan Insentif untuk Perkuat Filantropi

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:19

Selengkapnya