Berita

Gedung Putih/Net

Dunia

Lebih dari 50 Negara Colek Gedung Putih Minta Nego Tarif

SENIN, 07 APRIL 2025 | 11:17 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Lebih dari 50 negara telah menghubungi Gedung Putih untuk memulai pembicaraan terkait tarif baru yang dikenakan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. 

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS Kevin Hassett dalam wawancara dengan ABC News "This Week" pada hari Minggu, 6 April 2025. 

Hassett menjelaskan bahwa tarif tersebut telah memicu respons dari banyak negara yang mencari negosiasi dengan Amerika Serikat.


"Sampai sekarang, lebih dari 50 negara telah menghubungi Gedung Putih untuk memulai pembicaraan perdagangan," kata Hassett, seperti dimuat Reuters.

"Namun, tidak ada paksaan politik terhadap Federal Reserve dalam hal penetapan suku bunga," lanjutnya. 

Menurutnya, tarif baru tersebut merupakan bagian dari strategi Trump untuk memanipulasi pasar finansial guna mendorong bank sentral AS menurunkan suku bunga.

Trump sempat memposting di Truth Social sebuah video yang mengklaim bahwa kebijakan tarifnya bertujuan untuk sengaja mengguncang pasar saham, dengan tujuan menekan Federal Reserve untuk memangkas suku bunga. 

Namun, dalam wawancara terpisah di NBC News "Meet the Press", Menteri Keuangan AS Scott Bessent meremehkan potensi resesi yang disebabkan oleh tarif baru tersebut. 

Bessent mengatakan: "Saya tidak melihat alasan untuk mengantisipasi resesi berdasarkan tarif ini, terutama karena lapangan pekerjaan terus tumbuh lebih kuat dari yang diperkirakan."

Keputusan Trump untuk mengenakan tarif baru atas impor telah mengguncang ekonomi global, dengan pasar saham AS turun sekitar 10 persen dalam dua hari sejak pengumuman tersebut. Langkah ini memicu tanggapan balasan dari Tiongkok dan menciptakan kekhawatiran mengenai potensi perang dagang global.

Analis ekonomi memperingatkan bahwa kebijakan tarif tersebut berisiko meningkatkan inflasi dan merusak pertumbuhan ekonomi, terutama karena investor global mulai gelisah atas dampak ekonomi jangka panjang.

Di sisi lain, Taiwan menawarkan solusi perdagangan yang lebih kooperatif, dengan Presiden Taiwan Lai Ching-te menyarankan tarif nol sebagai dasar untuk perundingan dengan AS. 

"Kami akan menghapus hambatan perdagangan dan meningkatkan investasi perusahaan Taiwan di AS, daripada membalas dengan tarif," ujar Lai dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu.

Para pejabat tinggi di pemerintahan Trump terus menekankan bahwa meskipun ada gangguan ekonomi jangka pendek, kebijakan tarif ini akan membawa manfaat jangka panjang bagi ekonomi AS. 

Namun, kekhawatiran mengenai dampak jangka panjang terhadap pasar global dan pertumbuhan ekonomi masih terus berkembang.

Populer

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

ICMI Terima Wakaf 2 Ribu Mushaf Al-Qur'an

Minggu, 22 Februari 2026 | 00:10

Tantangan Direksi Baru BPJS Kesehatan Tak Ringan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:43

Polri di Bawah Presiden Sudah Paten dan Tidak Ada Perdebatan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

AKBP Catur cuma Sepekan Jabat Plh Kapolres Bima Kota

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

Palu Emas Paman

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:01

BNI Perkuat Aksi Lingkungan, 423 Kg Sampah Berhasil Diangkut dari Pantai Mertasari

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:56

BI-Kemenkeu Sepakati Pengalihan Utang Tahun Ini, Nilainya Rp173,4 Triliun

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:40

Teror Ketua BEM UGM, Komisi III Dorong Laporan Resmi ke Aparat

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:14

PB IKA PMII Pimpinan Fathan Subchi Pastikan Kepengurusan Sah Secara Hukum

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:37

BNI Rayakan Imlek 2577 Kongzili Bersama Nasabah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:03

Selengkapnya