Berita

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal/RMOL

Politik

Antisipasi Badai PHK, Said Iqbal Usulkan Bentuk Satgas Khusus

SENIN, 07 APRIL 2025 | 10:54 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Menghadapi ancaman badai pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak dari kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap Indonesia, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyampaikan usulan kepada pemerintah. 

Usulan utama adalah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus PHK, yang terdiri dari Kementerian Ketenagakerjaan, kalangan buruh, dan DPR. 

Menurut Said Iqbal, usulan tersebut telah disampaikan langsung ke Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan kemungkinan akan ditindaklanjuti pemerintah.


Satgas Khusus ini diharapkan dapat mengantisipasi situasi industri agar tidak melakukan PHK. Kalaupun harus ada PHK, setidaknya Satgas bisa menekan potensi gejolak. Seperti memberi jaminan hak-hak buruh yang terkena PHK.

"Apa yang disarankan oleh Litbang KSPI dan Partai Buruh ke pemerintah? Satu, pembentukan Satgas PHK, jadi satgas ini antisipasi agar bisa enggak, jangan sampai terjadi PHK. Kalaupun buruh kena PHK, Satgas bisa jamin hak-hak buruh dibayar," papar Said Iqbal, dalam keterangannya, dikutip Senin 7 April 2025.

"Satgas PHK ini harus bisa menahan gejolak apabila ada badai PHK, satgas harus antisipasi itu, mudah-mudahan ini bisa direalisir," imbuhnya.

Tak hanya itu, Said Iqbal juga menyarankan agar Pemerintah Indonesia segera melakukan renegosiasi dengan Pemerintah AS untuk menurunkan tarif yang dipatok. 

Seperti mengimbau kepada pabrik-pabrik di Indonesia untuk membeli bahan baku dari AS. Contohnya kapas bagi pabrik tekstil yang biasanya didapatkan dari China atau Brasil, bisa saja diubah dengan membelinya dari AS. Ketia neraca dagang dengan AS bisa lebih seimbang, peluang penurunan tarif bisa terjadi.

"Setahu saya berdasarkan informasi kami, tekstil, garmen, sepatu, itu gunakan kapas dari China dan Brasil, bisa saja dipindahkan ke Amerika bahan bakunya. Jadi kan bisa balance neracanya, siapa tahu tarif bisa diturunkan. Itu contoh saja," ungkap Said Iqbal.

Said Iqbal juga menyarankan pemerintah mengejar proses deregulasi agar lebih banyak relokasi pabrik ke Indonesia. Sebab, masih banyak pabrik sepatu dari Vietnam yang mau pindah ke Indonesia. Karena perusahaan asal China, Taiwan, dan lain-lain sedang mencari negara yang lebih rendah tarifnya untuk ekspor ke Amerika Serikat daripada Vietnam, termasuk Indonesia.

"Kalau bisa kasih deregulasi agar mereka bisa meningkatkan segera produksinya di Indonesia. Bikin mereka ini mudah buat pindah ke sini," pungkas Said Iqbal.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Kasus Korupsi Kuota Haji Masuk Babak Baru, Gus Yaqut Cs Dilimpahkan ke JPU KPK

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:19

Kericuhan Warnai Kongres VII BM PAN di Banten

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:12

Purbaya Bidik Ekonomi Digital hingga Sektor Informal untuk Dongkrak Penerimaan Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:10

Trump Sebut Mojtaba Khamenei Nyaris Tumbang, Militer Iran Hancur

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:08

DPR Ingin Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:00

JPO Tendean Rusak Berat Ditabrak Truk, Warga Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Saham Shell Menguat Usai Divestasi Bisnis Energi Terbarukan di India

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Bantah Isu Penolakan, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Berproses

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:44

BRI Setor Rp19,1 Triliun ke Kas Negara di Kuartal I 2026, Bukukan Kontribusi Pajak Terbesar

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:21

Indonesia Harus Benahi Regulasi dan Insentif untuk Perkuat Filantropi

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:19

Selengkapnya