Berita

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal/RMOL

Politik

Antisipasi Badai PHK, Said Iqbal Usulkan Bentuk Satgas Khusus

SENIN, 07 APRIL 2025 | 10:54 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Menghadapi ancaman badai pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak dari kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap Indonesia, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyampaikan usulan kepada pemerintah. 

Usulan utama adalah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus PHK, yang terdiri dari Kementerian Ketenagakerjaan, kalangan buruh, dan DPR. 

Menurut Said Iqbal, usulan tersebut telah disampaikan langsung ke Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan kemungkinan akan ditindaklanjuti pemerintah.


Satgas Khusus ini diharapkan dapat mengantisipasi situasi industri agar tidak melakukan PHK. Kalaupun harus ada PHK, setidaknya Satgas bisa menekan potensi gejolak. Seperti memberi jaminan hak-hak buruh yang terkena PHK.

"Apa yang disarankan oleh Litbang KSPI dan Partai Buruh ke pemerintah? Satu, pembentukan Satgas PHK, jadi satgas ini antisipasi agar bisa enggak, jangan sampai terjadi PHK. Kalaupun buruh kena PHK, Satgas bisa jamin hak-hak buruh dibayar," papar Said Iqbal, dalam keterangannya, dikutip Senin 7 April 2025.

"Satgas PHK ini harus bisa menahan gejolak apabila ada badai PHK, satgas harus antisipasi itu, mudah-mudahan ini bisa direalisir," imbuhnya.

Tak hanya itu, Said Iqbal juga menyarankan agar Pemerintah Indonesia segera melakukan renegosiasi dengan Pemerintah AS untuk menurunkan tarif yang dipatok. 

Seperti mengimbau kepada pabrik-pabrik di Indonesia untuk membeli bahan baku dari AS. Contohnya kapas bagi pabrik tekstil yang biasanya didapatkan dari China atau Brasil, bisa saja diubah dengan membelinya dari AS. Ketia neraca dagang dengan AS bisa lebih seimbang, peluang penurunan tarif bisa terjadi.

"Setahu saya berdasarkan informasi kami, tekstil, garmen, sepatu, itu gunakan kapas dari China dan Brasil, bisa saja dipindahkan ke Amerika bahan bakunya. Jadi kan bisa balance neracanya, siapa tahu tarif bisa diturunkan. Itu contoh saja," ungkap Said Iqbal.

Said Iqbal juga menyarankan pemerintah mengejar proses deregulasi agar lebih banyak relokasi pabrik ke Indonesia. Sebab, masih banyak pabrik sepatu dari Vietnam yang mau pindah ke Indonesia. Karena perusahaan asal China, Taiwan, dan lain-lain sedang mencari negara yang lebih rendah tarifnya untuk ekspor ke Amerika Serikat daripada Vietnam, termasuk Indonesia.

"Kalau bisa kasih deregulasi agar mereka bisa meningkatkan segera produksinya di Indonesia. Bikin mereka ini mudah buat pindah ke sini," pungkas Said Iqbal.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Rp106,3 Miliar dari OTT BPN, Uang Disimpan di Rumah Tangan Kanan Nusron

Selasa, 15 September 2026 | 20:26

Bapera Hormati Proses Hukum Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 20:24

Homecoming Festival IKA Unpad 2026 Jahit Harmoni Lintas Generasi

Selasa, 15 September 2026 | 20:11

BNI-Pajakind Integrasikan Layanan Perbankan-Perpajakan Digital untuk UMKM

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

Ini Identitas 19 Orang Terjaring OTT KPK di Kasus Kementerian ATR/BPN

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap ATR/BPN, Tangan Kanan Nusron hingga Bos Summarecon

Selasa, 15 September 2026 | 19:58

UOB: Indonesia Punya Tameng Hadapi Guncangan Global, Apa Itu?

Selasa, 15 September 2026 | 19:37

KUHP-KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat Dampingi Klien

Selasa, 15 September 2026 | 19:28

Purbaya Terlempar dari Kabinet Diduga Gegara Whoosh

Selasa, 15 September 2026 | 19:17

Pejabat ATR/BPN Terjaring OTT KPK, Wamen Ossy Minta Publik Tak Berspekulasi

Selasa, 15 September 2026 | 19:01

Selengkapnya