Berita

Presiden RI, Prabowo Subianto/Instagram

Politik

Pengamat: Prabowo Perlu Waspadai Menteri dengan Loyalitas Ganda

MINGGU, 06 APRIL 2025 | 20:46 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Setiap anggota Kabinet Merah Putih wajib punya visi misi yang sejalan dengan Presiden RI, Prabowo Subianto. Prinsip ini juga berlaku bagi menteri era Presiden Joko Widodo yang kembali dipercaya masuk kabinet pemerintahan periode 2024-2029.

Analis politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga berpandangan, seorang menteri tidak boleh punya loyalitas ganda. Dalam artian, harus melepas bayang-bayang Jokowi dan fokus pada Prabowo sebagai presiden yang menjabat saat ini.

Jika ada menteri "petahana" yang masih tunduk kepada arahan Jokowi, maka dia layak dicopot karena bisa mengganggu visi-misi pemerintahan Prabowo-Gibran.


“Prabowo layak me-reshuffle para menteri yang loyalitasnya ganda. Menteri ini, selain masih loyal ke Joko Widodo juga mengaku loyal ke Prabowo,” kata Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, 6 April 2025.

Ia khawatir, menteri-menteri yang punya loyalitas ganda akan menjadi beban Presiden Prabowo dalam menjalani pemerintahan. Bahkan bukan tidak mungkin, menteri-menteri ini bisa melakukan pengkhianatan.

“Tidak menutup kemungkinan menteri jenis ini melakukan pengkhianatan di internal kabinet,” ucap Jamiluddin tanpa menyebutkan menteri yang punya loyalitas ganda.

“Jadi, menteri yang loyal ganda dan ini cenderung titipan, selayaknya di-reshuffle. Dengan begitu, tidak akan ada lagi duri dalam daging,” sambung Jamiluddin memperingatkan.

Sebaliknya, jika Prabowo tegas mendepak sejumlah menteri berlabel titipan, maka pemerintah Prabowo-Gibran bisa berjalan sesuai dengan janji politiknya.

“Kabinet Prabowo akan benar-benar disusun untuk mewujudkan visi dan misinya, termasuk janji-janji politiknya,” tutupnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya