Berita

Presiden RI, Prabowo Subianto/Instagram

Politik

Pengamat: Prabowo Perlu Waspadai Menteri dengan Loyalitas Ganda

MINGGU, 06 APRIL 2025 | 20:46 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Setiap anggota Kabinet Merah Putih wajib punya visi misi yang sejalan dengan Presiden RI, Prabowo Subianto. Prinsip ini juga berlaku bagi menteri era Presiden Joko Widodo yang kembali dipercaya masuk kabinet pemerintahan periode 2024-2029.

Analis politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga berpandangan, seorang menteri tidak boleh punya loyalitas ganda. Dalam artian, harus melepas bayang-bayang Jokowi dan fokus pada Prabowo sebagai presiden yang menjabat saat ini.

Jika ada menteri "petahana" yang masih tunduk kepada arahan Jokowi, maka dia layak dicopot karena bisa mengganggu visi-misi pemerintahan Prabowo-Gibran.


“Prabowo layak me-reshuffle para menteri yang loyalitasnya ganda. Menteri ini, selain masih loyal ke Joko Widodo juga mengaku loyal ke Prabowo,” kata Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, 6 April 2025.

Ia khawatir, menteri-menteri yang punya loyalitas ganda akan menjadi beban Presiden Prabowo dalam menjalani pemerintahan. Bahkan bukan tidak mungkin, menteri-menteri ini bisa melakukan pengkhianatan.

“Tidak menutup kemungkinan menteri jenis ini melakukan pengkhianatan di internal kabinet,” ucap Jamiluddin tanpa menyebutkan menteri yang punya loyalitas ganda.

“Jadi, menteri yang loyal ganda dan ini cenderung titipan, selayaknya di-reshuffle. Dengan begitu, tidak akan ada lagi duri dalam daging,” sambung Jamiluddin memperingatkan.

Sebaliknya, jika Prabowo tegas mendepak sejumlah menteri berlabel titipan, maka pemerintah Prabowo-Gibran bisa berjalan sesuai dengan janji politiknya.

“Kabinet Prabowo akan benar-benar disusun untuk mewujudkan visi dan misinya, termasuk janji-janji politiknya,” tutupnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya