Berita

Rocky Gerung/Ist

Politik

Kebijakan Trump Bisa Picu Guncangan Politik di Indonesia

MINGGU, 06 APRIL 2025 | 10:53 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump soal tarif dagang baru sebesar 32 persen untuk barang-barang Indonesia yang masuk ke pasar dalam negeri ditanggapi pengamat politik Rocky Gerung.

Rocky menilai turbulensi ekonomi global ini bukan hanya berimbas pada sektor perdagangan, tapi juga bisa menjadi pemicu ketidakstabilan politik di dalam negeri.

“Kerak politik yang selama ini mengendap akan terangkat ke atas akibat gempa bumi ekonomi yang melanda dunia," ujar Rocky lewat kanal YouTube miliknya, Minggu 6 April 2025.


Rocky mengilustrasikan bahwa kebijakan ekonomi, sosial, dan pertahanan bisa terganggu oleh faktor eksternal. Bahkan stabilitas politik pun jadi taruhannya.

Ia juga menyinggung soal potensi keretakan di lingkaran kekuasaan. Menurutnya, sejumlah aktor politik yang selama ini menjadi “free rider” akan mulai memanfaatkan situasi untuk keuntungan politik jangka pendek.

“Kita mesti membaca itu dengan kemampuan intelijen dan intelektual. Sekali lagi Indonesia ada di dalam dua jenis bahaya. Bahaya guncangan ekonomi dan bahaya guncangan politik," imbuhnya.

Rocky pun mendorong harus ada radical break atau terobosan radikal dari Presiden Prabowo demi menyelamatkan negeri ini dari dua badai besar tersebut.

Akademisi yang dikenal kritis ini juga menyinggung potensi eskalasi politik yang bisa terjadi bila elite-elite saling berebut pengaruh dan posisi dalam situasi krisis ini. 

Rocky yang disebut-sebut pernah menjadi mentor Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu  menekankan pentingnya pemerintah mulai menghitung skenario terburuk dan menyiapkan 'bumper' politik untuk meredam konflik internal.

“Harusnya mulai model kan, bikin semacam teorisasi tentang efek guncangan ini terhadap stabilitas politik di dalam lingkaran kecil atau  lingkaran Pak Prabowo itu sendiri," pungkasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya