Berita

Daftar tarif baru yang diumumkan Presiden Donald Trump/Tangkapan layar

Bisnis

Pengamat AS Wanti-wanti, Tarif Trump Bakal Memicu Komplikasi di Masa Depan

SABTU, 05 APRIL 2025 | 09:07 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Seluruh dunia terhenyak ketika Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan kebijakan tarif resiprokal. Pasar cemas, langkah Trump akan berdampak signifikan dan melahirkan perang dagang. 

Trump dalam pidato pengumuman tarif baru mengatakan, tarif resiprokal dikenakan kepada semua negara yang telah memberlakukan tarif kepada Amerika.

"Resiprokal, artinya mereka melakukannya kepada kita dan kita melakukannya pada mereka," kata Trump dikutip dari CBS News, Sabtu 5 April 2025. 


Trump mengakui, pengenaan tarif tersebut untuk meningkatkan manufaktur negaranya. CBS dalam artikelnya menyebut, tarif ini mengenakan pajak yang sama untuk impor AS seperti yang dibebankan negara lain pada ekspor AS berdasarkan produknya. 

Berbeda dengan yang dilakukan selama ini, saat AS dan mitra dagang menetapkan tarif berbeda untuk produk yang sama. Misalnya Jerman membebankan tarif lebih tinggi untuk kendaraan buatan AS. Sebaliknya Washington memberikan tarif lebih rendah untuk mobil keluaran Jerman.

Maka, "Resiprokal artinya jika suatu negara membebankan tarif lebih tinggi dari yang kami kenakan pada produk tertentu, kami akan menaikkan pada tingkat tersebut," kata kepala kebijakan dan advokasi Groundwork Collaborative, Alex Jacquez.

Langkah Trump tentu saja membuat dunia perdagangan limbung. Banyak negara mengklaim, kebijakan ini dinilai sangat tidak adil dan bukan tanpa cela. Sebab, penerapannya pada tiap kategori produk dengan setiap mitra dagang tidak layak.

Sementara pakar lain mengatakan tujuan penerapan tarif resiprokal ini bukan untuk mengalihkan produksi ke AS atau pemasukan negara. Sebaliknya sebagai cara untuk membuat kesepakatan dagang yang disetujui pemerintahan Trump.

Kebijakan Trump juga dipandang akan berdampak besar pada AS sendiri di masa depan. Pemerintah AS mengenakan tarif sekitar setengah dari tarif bea yang dikenakan negara lain.

"Komplikasi akan muncul, Anda bisa melihat skenario saat negara-negara melakukan pembalasan," tutur Jacquez.

Populer

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

ICMI Terima Wakaf 2 Ribu Mushaf Al-Qur'an

Minggu, 22 Februari 2026 | 00:10

Tantangan Direksi Baru BPJS Kesehatan Tak Ringan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:43

Polri di Bawah Presiden Sudah Paten dan Tidak Ada Perdebatan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

AKBP Catur cuma Sepekan Jabat Plh Kapolres Bima Kota

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

Palu Emas Paman

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:01

BNI Perkuat Aksi Lingkungan, 423 Kg Sampah Berhasil Diangkut dari Pantai Mertasari

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:56

BI-Kemenkeu Sepakati Pengalihan Utang Tahun Ini, Nilainya Rp173,4 Triliun

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:40

Teror Ketua BEM UGM, Komisi III Dorong Laporan Resmi ke Aparat

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:14

PB IKA PMII Pimpinan Fathan Subchi Pastikan Kepengurusan Sah Secara Hukum

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:37

BNI Rayakan Imlek 2577 Kongzili Bersama Nasabah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:03

Selengkapnya