Berita

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump/Net

Bisnis

Vietnam dan Thailand Limbung Terkena Tarif Baru Trump

SABTU, 05 APRIL 2025 | 07:43 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Sejumlah negara Asia Tenggara terguncang oleh besaran tarif yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Vietnam, yang terkena tarif sebesar 46 persen, segera bereaksi atas keputusan yang "tidak adil" tersebut,  yang membuat pemerintahan Presiden Luong Cuong menyerukan agar Washington membuka peluang untuk berunding.

Vietnam adalah tempat perusahaan-perusahaan seperti Apple, Nike, dan Samsung Electronics memiliki unit-unit manufaktur yang besar, sangat terekspos kebijakan perdagangan Trump. 


Ekspornya ke Amerika Serikat bernilai 142 miliar Dolar AS tahun lalu, hampir 30 persen dari produk domestik bruto negara itu.

Indeks saham acuan Vietnam jatuh 6,7 persen, menuju penurunan satu hari terbesar sejak Januari 2021. Mata uang Dong melorot 0,7 persen hingga mencapai titik terendah sepanjang masa.

Dikutip dari Reuters, Sabtu 5 April 2025, Menteri Perdagangan Nguyen Hong Dien telah mengirim nota diplomatik ke AS dan mengatakan akan berbicara dengan Perwakilan Dagang AS untuk meninjau kembali keputusan yang dianggapnya tidak adil.

Perdana Menteri Pham Minh Chinh sebelumnya telah memerintahkan pembentukan gugus tugas untuk menangani situasi tersebut setelah rapat kabinet. Ia mencatat target pertumbuhan 8 persen negara tersebut untuk tahun ini tetap tidak berubah.

Hal yang sama juga terjadi di Thailand yang terkena tarif baru Trump sebesar 37 persen. Pemerintah negara itu menyatakan akan melanjutkan perundingan untuk mencoba mengurangi tarif tersebut, yang ternyata jauh lebih besar dari ekspektasi sebesar 11 persen.

"Kita tidak bisa membiarkannya sampai pada titik di mana kita tidak mencapai target PDB," kata Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra. Ia berharap semuanya akan berjalan dengan baik, dengan mengutip hubungan baik Thailand dengan AS.

Thailand mengekspektasikan pertumbuhan 3 persen pada tahun ini. Negara ini tertinggal dari negara-negara tetangga, hanya tumbuh 2,5 persen tahun lalu, tertahan oleh masalah lonjakan utang rumah tangga.

Indeks saham SET, yang telah terpukul tahun ini karena perekonomian yang lemah dan bencana gempa bumi minggu lalu, merosot 1,1 persen. Mata uang Baht jatuh ke level terendah dalam satu bulan. ING memperkirakan tarif tersebut membahayakan 3 persen PDB negara itu.

Vietnam dan Thailand merupakan eksportir besar ke AS. Kedua negara mendapat keuntungan dari apa "strategi China+1". 

Dengan strategi ini, para produsen, yang berusaha menghindari tarif AS terhadap China, mengalihkan sebagian produksi mereka dari China ke negara-negara tetangga di kawasan tersebut.

Sementara reaksi Malaysia terhadap tarif baru Trump telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan mengajukan tarif balasan. 

Malaysia terkena tarif sebesar 24 persen. Kementerian perdagangan mengatakan akan secara aktif bekerja sama dengan otoritas AS "untuk mencari solusi yang akan menegakkan semangat perdagangan bebas dan adil."

Kamboja begitu terpuruk dengan pengenaan tarif baru Trump sebesar 49 persen. Ini akan sangat merugikan industri garmen dan alas kaki negara itu, dan menjadi situasi yang sangat serius bagi perekonomian. 

Sementara Indonesia, yang terkena tarif 32 persen, akan mengupayakan negosiasi dengan Pemerintah AS. 

Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS dan para pelaku usaha nasional, telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS ini. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan pengenaan tarif resiprokal AS akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS.

Menurutnya, pemerintah akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Jenderal Agus Subiyanto Tinjau Gladi Bersih Upacara HUT Ke-81 TNI

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 18:11

Rayakan Milad ke-81, GPI Gelar Sidang Dewan Organisasi di Bogor

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 17:22

Jalan Panjang Brigjen Ami Prindani Hingga Jadi Kadensus 88 Polri

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:47

Kurikulum Berbasis Cinta Dorong Pesantren Tanamkan Kesadaran Ekologi

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:47

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

PKPA Peradi Profesional Raih Rekor MURI Peserta Terbanyak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 15:52

Trump Pangkas Dana Iklim Global, Program Konservasi Orangutan RI Ikut Kena Imbas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 15:22

Ekspor Lesu - Stok Melonjak: Harga Minyak Sawit Mentah Catat Penurunan Mingguan Kedua

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 14:57

PP GPI Apresiasi Gebrakan Reformasi Suyudi di Tubuh Polri

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 14:45

DOJ Tutup Kasus Powell, Proyek Renovasi Fed Masih Berujung Audit

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 14:31

Selengkapnya