Berita

Presiden Indonesia, Prabowo Subianto/Ist

Politik

Indef: Langkah Pemerintah Hadapi Kebijakan Trump Sudah Benar

JUMAT, 04 APRIL 2025 | 17:08 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sikap hati-hati pemerintah Indonesia menyikapi kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) sudah benar.

Kenaikan tarif impor yang diberlakukan Presiden AS, Donald Trump sebesar 32 persen untuk Indonesia memang tidak boleh disikapi secara terburu-buru. Sebab jika salah kebijakan, fiskal Indonesia bisa terjun ke jurang resesi.

“Apa yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan tidak mengambil kebijakan retaliasi tepat. Analisis dulu secara mendalam, kemudian lakukan dialog,” kata ekonom senior Indef, Fadhil Hasan dalam diskusi virtual yang digelar Indef bertema Waspada Genderang Perang Dagang, Jumat, 4 April 2025.


Ia menambahkan dalam situasi genting seperti ini, perlu adanya bahasa normatif yang menenangkan, bukan mengeluarkan kebijakan yang bikin masyarakat semakin panik.

Pemerintah Indonesia juga mengirim tim lobi tingkat tinggi ke Washington DC untuk membuka ruang dialog dan negosiasi dengan pemerintah AS. Tim tersebut terdiri dari perwakilan lintas kementerian dan pejabat senior yang memiliki mandat langsung dari Presiden.

Sementara di tingkat domestik, pemerintah sedang mempercepat upaya penyederhanaan regulasi untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

Reformasi kebijakan ini mencakup pengurangan hambatan birokrasi dan percepatan perizinan, guna memastikan produk Indonesia lebih kompetitif di pasar internasional.

“Di dalam negeri sendiri, pemerintah juga sedang menerapkan penyederhanaan regulasi agar produk-produk Indonesia bisa lebih kompetitif,” kata Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, Jumat, 4 April 2025.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Jawab Tantangan Digital, Bawaslu Jadikan Kampus Laboratorium Demokrasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:54

DPD Ungkap Pola Investor ‘Berjudi’ Properti di Bali, Beli Aset Lalu Jual Lagi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 05:24

Denny Indrayana Cs Debat Sengit dengan KPU soal Verifikasi Data Calon

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:50

Nakhoda KM Virgo Transport 8 Langsung Ditahan Penyidik

Kamis, 01 Oktober 2026 | 04:20

Digagas di Era Purbaya, Wacana Insentif Motor Listrik Masih Belum Jelas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:59

Saksi Denny Indrayana Ungkap Tak Ada Bahasa Verifikasi Faktual Dokumen Capres-cawapres

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:34

Sjafrie Sematkan Tanda Kehormatan ke Tentara Jepang yang Bantu Atasi Karhutla

Kamis, 01 Oktober 2026 | 03:09

Kader PDIP Berpotensi Jabat Wapres Jika Gibran Didiskualifikasi

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:55

TNI Hormati Kejagung Imbas Penetapan Kolonel Budi Tersangka Korupsi MBG

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:42

Kemenperin Dukung Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Alasannya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 02:18

Selengkapnya