Berita

Kolase Presiden AS Donald Trump dan Presiden RI Prabowo Subianto/Ist

Politik

Pemerintah Disarankan Negosiasi soal Tarif Dagang AS

JUMAT, 04 APRIL 2025 | 09:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kebijakan tarif dagang baru Amerika Serikat (AS) sebesar 32 persen untuk barang-barang Indonesia yang masuk ke pasar AS dikomentari Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon.

Lewat akun X miliknya, Jansen meminta pemerintah Indonesia agar bersikap tenang dan tidak emosional dalam merespons kebijakan tersebut.

"Menurut pendapat pribadiku yang fakir ilmu ekonomi ini, kita harus lebih tenang. Tidak perlu seperti negara lain. Belum kelas kita menurutku berperang dagang dengan Amerika. Apalagi saling balas membalas tarif seperti negara lain," kata Jansen dikutip Jumat 4 April 2025.


Ia menyarankan agar pemerintah menempuh jalur negosiasi terlebih dahulu dan berupaya mencari kesepakatan dengan pihak AS, termasuk dengan Presiden Donald Trump, demi menurunkan atau bahkan menghindari pemberlakuan tarif tersebut.

Menurutnya, pendekatan yang realistis adalah jalan terbaik dalam menghadapi situasi ini. Kebijakan yang keliru dalam merespons tarif, justru bisa berdampak luas terhadap ekspor-impor nasional, industri dalam negeri, hingga tenaga kerja.

Jansen juga berharap komunikasi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Donald Trump sebelum pelantikan Presiden AS itu dapat menjadi modal penting untuk membuka jalur diplomasi ekonomi yang konstruktif.

“Jika jalan ini tidak juga ampuh barulah mungkin langkah lain yang lebih keras kita tempuh. Soal ekonomi ini kita tidak boleh emosional. Lebih baik mengedepankan negosiasi," pungkas Jansen.



Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

OJK Catat Penyaluran Kredit Tembus Rp 8.659 Triliun, Sektor UMKM Mulai Tunjukkan Perbaikan

Rabu, 06 Mei 2026 | 08:14

Trump Mendadak Hentikan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:52

Harga Emas Rebound Saat Pasar Pantau Geopolitik dan Data Tenaga Kerja

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:23

Sektor Teknologi Eropa Bangkit dari Keterpurukan, STOXX 600 Menghijau

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:05

Kemenag Fasilitasi Kepindahan Santri Ponpes Ndolo Kusumo

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:45

Dana Wakaf Baitul Asyi untuk Jemaah Haji Aceh Diusulkan Naik

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:32

Rudy Mas’ud di Ujung Tanduk

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:09

Rakyat Antipati dengan PSI

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:38

10 Orang Jadi Korban Penyiraman Air Keras Kurir Ekspedisi

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:19

Kapal Supertanker Iran Masuk RI Bukan Dagang Biasa

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:08

Selengkapnya