Berita

London/Wikipedia

Bisnis

Tarif Trump Ancam Ekonomi Inggris

SELASA, 01 APRIL 2025 | 14:43 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Inggris sedang bersiap menghadapi gelombang baru tarif perdagangan dari Amerika Serikat (AS) yang kemungkinan akan segera diumumkan.

Meskipun belum banyak rincian yang diungkap, Kantor Pertanggungjawaban Anggaran Inggris memperkirakan tarif baru ini bisa memangkas pendapatan domestik bruto (PDB) hingga 1 persen.

Menurut The Guardian, Inggris juga mungkin akan memberlakukan kenaikan pajak pada musim gugur akibat pembatasan perdagangan baru tersebut.


“Kami telah secara aktif mempersiapkan segala kemungkinan menjelang pengumuman Presiden Trump minggu ini, yang kami perkirakan akan berdampak pada Inggris dan negara-negara lainnya,” ujar Keir Starmer, juru bicara Perdana Menteri Inggris kepada wartawan Senin 31 Maret 2025, waktu setempat.

Presiden AS Donald Trump diperkirakan akan mengumumkan kebijakan baru ini pada Rabu, 2 April 2025, sebagai bagian dari inisiatif yang disebutnya "Hari Pembebasan." 

Pemerintahan Trump menyatakan bahwa langkah ini bertujuan mengurangi defisit perdagangan AS yang mencapai 1,2 triliun Dolar AS, dengan menaikkan tarif barang-barang dari luar negeri dan melawan hambatan perdagangan non-tarif dari negara lain.

Minggu lalu, Trump mengumumkan rencananya untuk memberlakukan tarif sebesar 25 persen pada impor mobil yang akan dikenakan pada produsen mobil Inggris seperti Bentley dan Aston Martin. 

Tarif sebesar 25 persen pada impor baja yang telah diberlakukan oleh presiden AS telah mendorong satu-satunya produsen baja murni yang tersisa di Inggris untuk mempertimbangkan penutupan satu-satunya pabriknya yang tersisa di negara tersebut.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

UPDATE

Tidak Ada Istilah Kebal Hukum, Bareskrim Harus Usut Tuntas Penyadapan Ilegal

Rabu, 11 November 2026 | 22:31

Ragam Produk UMKM Nusantara Meriahkan Pertamina SMEXPO 2026

Rabu, 11 November 2026 | 22:11

Mantan Seskab Era SBY Diperiksa KPK, Ini yang Digali

Rabu, 11 November 2026 | 21:45

Gara-gara Isu Penyadapan, Prabowo Ngaku Kurang Fokus Sapa Tamu di HUT Nasdem

Rabu, 11 November 2026 | 21:25

Komisi III DPR Minta Polda Sulsel dan Pemkab Luwu Jamin Akses Masmindo

Rabu, 11 November 2026 | 21:19

Bencana Puting Beliung Blora-Grobogan Dipastikan Ditangani Cepat

Rabu, 11 November 2026 | 21:19

Penjara Saja Tak Cukup, Pelaku Harus Kehilangan Hasil Kejahatan

Rabu, 11 November 2026 | 21:06

Program Electrifying Marine PLN Dorong Nelayan Lombok Timur Lebih Produktif dan Efisien

Rabu, 11 November 2026 | 21:01

Sampah jadi Alternatif Bahan Bakar Industri Semen

Rabu, 11 November 2026 | 21:01

Asta Cita Prabowo Jadi Harapan Industri Semen pada 2027

Rabu, 11 November 2026 | 20:47

Selengkapnya