Berita

Ketua DPP GMNI, Arjuna Putra Aldino/Istimewa

Politik

Potensi Krisis Ekonomi, GMNI Ingatkan Prabowo Soal Pesan Bung Karno

MINGGU, 30 MARET 2025 | 23:18 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Beberapa indikator makroekonomi pada awal 2025 menunjukkan ekonomi Indonesia tengah menghadapi tekanan, baik tekanan ekonomi global maupun situasi domestik. Terjadinya deflasi, tertekannya nilai tukar rupiah, anjloknya pasar saham, PHK massal, serta penurunan penerimaan negara dan peningkatan defisit APBN adalah alarm yang bisa menggerogoti fundamental ekonomi Indonesia.

Di tengah situasi semacam ini, Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Arjuna Putra Aldino, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto soal pesan Bung Karno yang termaktub dalam Indonesia Menggugat dan Di Bawah Bendera Revolusi, bahwa pemulihan krisis kapitalisme di negara maju akan menciptakan krisis di negeri jajahan. 

“Artinya jika kita menyadur pesan Bung Karno bahwa pemulihan krisis kapitalisme di negara maju akan menciptakan krisis di negeri jajahan. Dalam konteks hari ini, negeri jajahan itu adalah negara dunia ketiga, negara emerging market layaknya Indonesia”, jelas Arjuna, Minggu, 30 Maret 2025.


Menurut Arjuna, krisis ekonomi bukanlah suatu hal yang tabu dan omon-omon belaka, karena Bung Karno sudah menyampaikan jauh-jauh hari bahwa krisis adalah “penyakit bawaan” dari kapitalisme, sebagai sesuatu yang laten dan inheren dalam tubuh kapitalisme. 

Dan akhir-akhir ini ekonomi dunia belum pulih dari dampak krisis 2008 dan pandemi Covid-19 yang mengubah lanskap ekonomi global.

“Krisis tak dapat terhindarkan, dan ekonomi dunia belum pulih dari dampak krisis 2008 dan pandemi Covid-19. Dalam bahasa Bung Karno, sekarang adalah masa-masa 'Niedergang' masa penurunan kapitalisme,” ungkap Arjuna.

Selain itu, menurut Arjuna, Bung Karno juga menjelaskan bahwa dampak dari masa krisis dan penurunan kapitalisme maka lahirlah politik proteksionisme dan fasisme di negara-negara kapitalis, yang pada mulanya sangat memegang teguh nilai-nilai liberalisme, demokrasi dan hak asasi manusia. Mendadak menjadi antiliberal, tertutup dengan pergaulan dunia dan kontra terhadap ideologi pasar bebas.

“Politik proteksionisme Donald Trump melalui perang tarif bertentangan dengan nilai liberalisme dan pasar bebas Amerika. Seakan Amerika sedang mengevaluasi nilai-nilai pergaulan dunia yang ia bangun sendiri. Jika kita merujuk pikiran Bung Karno, apa yang dilakukan Trump adalah wajah politik dan sepak terjangnya kapitalisme yang menurun,” tambah Arjuna.

Bukan hanya itu, Bung Karno juga menjelaskan bagaimana dampak sosial-ekonomi dari masa penurunan kapitalisme. Bung Karno memperkenalkan istilah “rasionalisasi”, di mana di tengah situasi krisis kapitalisme akan banyak melakukan pengurangan tenaga kerja, pemotongan upah yang mengubah susunan pembagian kerja, cara perolehan bahan baku hingga modernisasi alat-alat produksi untuk memerangi masa krisis tersebut.

“Rasionalisasi yang dimaksud Bung Karno hari ini terjadi layaknya pengurangan tenaga kerja alias PHK massal yang terus terjadi. Maka pengangguran pun meningkat dan dampaknya adalah penurunan daya beli. Dalam bahasa Bung Karno, rakyat Indonesia terpaksa hidup dengan 'sebenggol sehari'," tuturnya.

Ditambahkan Arjuna, di tengah situasi ekonomi dunia yang penuh ketidakpastian, kita perlu kembali pada analisis dan refleksi yang dilakukan oleh Bung Karno ketika beliau menganalisis periode krisis ekonomi dan sosial. Khususnya yang terjadi di Indonesia pada 1930-an, yang juga sering dikaitkan dengan Depresi Besar di dunia. Atau Bung Karno seringkali menyebutnya dengan istilah “Zaman Meleset”.

“Di tengah keadaan seperti sekarang ini, kita perlu membaca kembali refleksi dan analisis Bung Karno secara detail dan mendalam. Bukan sebatas slogan. Sehingga kita bisa memikirkan keselamatan rakyat dan bangsa, bukan justru sibuk bagi-bagi kue kekuasaan di tengah rakyat terpaksa hidup sebenggol sehari,” tutup Arjuna.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Dubes Najib: Dunia Masuki Era Realisme, Indonesia Harus Bersatu

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:10

Purbaya Jamin Tak Intervensi Data BPS

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:06

Polisi Bantah Dugaan Rekayasa BAP di Polsek Cilandak

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:58

Omongan dan Tindakan Jokowi Sering Tak Konsisten

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:43

Izin Operasional SMA Siger Lampung Ditolak, Siswa Diminta Pindah Sekolah

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:23

Emas Antam Naik Lagi, Nyaris Rp3 Jutaan per Gram

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:14

Prabowo Janji Keluar dari Board of Peace Jika Terjadi Hal Ini

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:50

MUI Melunak terkait Board of Peace

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:44

Gibran hingga Rano Karno Raih Anugerah Indoposco

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:30

Demokrasi di Tengah Perang Dingin Elite

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:15

Selengkapnya