Berita

Pengamat ekonomi Yanuar Rizki (tangkapan layar/RMOL)

Bisnis

Krisis Daya Beli Hantui Kelas Menengah di Momen Lebaran 2025

MINGGU, 30 MARET 2025 | 03:40 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Jelang Hari Raya Idulfitri 2025, daya beli masyarakat masih tak kunjung meningkat. Lemahnya daya beli itu ditandai dengan menurunnya pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

Hal itu diutarakan pengamat ekonomi Yanuar Rizki dalam podcast bersama Abraham Samad yang mengulas kondisi ekonomi nasional saat ini.
 
“Dari sisi PPN, PPN itu konsumsi, maksudnya konsumsi, daya beli. PPH juga turun, kalau PPN turun, maksudnya sektor produksi itu terganggu, PHK, ya kan? Menurut Bu Sri Mulyani deflasi, deflasi kita tadi kan terburuk sepanjang sejarah, yang diumumkan oleh BPS di bulan Februari,” ucap Yanuar dikutip dalam kanal Youtube Abraham Samad SPEAK UP, Minggu, 30 Maret 2025. 


Ekonom jebolan UGM ini membantah penjelasan pemerintah bahwa deflasi yang terjadi karena upaya untuk membendung kebijakan Donald Trump terkait inflasi tinggi. Sehingga hal itu diklaim sebagai prestasi.

Di sisi lain, pemerintah mampu memberikan diskon tarif listrik yang juga diklaim sebagai prestasi untuk mendongkrak ekonomi rakyat.

“Sekarang kita pakai logiknya aja deh. Masyarakat bahwa dapat diskon listrik. Biasa bayar listrik Rp100 ribu. Sekarang bayarnya cuma Rp50 ribu. Kalau ada diskon gitu, dia belanja nggak, tetap belanja,” ungkapnya.

“Dengan sekarang kita melihat kenapa kondisi konsumsi itu deflasi, berarti itu uang (Rp50 ribu) nggak dibelanjain. Berarti semakin nyata, ekonominya lagi sulit,” tegas Yanuar.

Ekonom yang dikenal kritis ini menambahkan bukti terkait pinjaman online yang terus meningkat. Hal itu dilihat dari Non Performing loan (NPL) berdasarkan data OJK yang naik tajam.

Selain itu, menurutnya, angka pengguna kartu kredit di perkotaan yang tidak bisa membayar cicilannya juga meningkat.

“Orang yang minjem udah nggak bisa bayar. Saya ingin mengajukan dari sini, artinya krisis daya itu nyata. Dan ini berdampak di kelas menengah ya,” tegasnya lagi.

Mantan komisaris PT Pupuk Indonesia ini juga mengulas badai PHK yang menerpa berbagai industri.

“Kalau kita lihat laporan keuangan BPJS Ketengakerjaan pendapatan preminya menurun. Artinya terjadi PHK. Dari angka BPJS Ketenagakerjaan sudah 250 ribu, berarti sudah 250 ribu PHK,” bebernya.

Kondisi-kondisi tersebut yang menyebabkan suasana jelang Lebaran ini ditandai lesunya ekonomi yang semakin gawat.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Konversi LPG Ke CNG Jangan Sampai Jadi "Luka Baru" Indonesia

Rabu, 13 Mei 2026 | 20:11

Apa Itu Love Scamming? Waspada Ciri-Cirinya

Rabu, 13 Mei 2026 | 20:04

Rano Karno Ingin JIS Sekelas San Siro

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Geram Devisa Hasil Ekspor Sawit-Batu Bara Tak Disimpan di Indonesia

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:42

KPK Didesak Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi DJKA

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:38

Ini Strategi OJK Jaga Bursa usai 18 Saham RI Dicoret MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:35

Cot Girek dan Ujian Menjaga Kepastian Hukum

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:27

Prabowo Bakal Renovasi 5 Ribu Puskesmas dari Duit Sitaan Satgas PKH

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:25

Prabowo Siapkan Satgas Deregulasi demi Pangkas Keruwetan Izin Usaha

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:11

Kementerian PU Bangun Akses Tol, Maksimalkan Konektivitas Kota Salatiga

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:02

Selengkapnya