Berita

Pengamat ekonomi Yanuar Rizki (tangkapan layar/RMOL)

Bisnis

Krisis Daya Beli Hantui Kelas Menengah di Momen Lebaran 2025

MINGGU, 30 MARET 2025 | 03:40 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Jelang Hari Raya Idulfitri 2025, daya beli masyarakat masih tak kunjung meningkat. Lemahnya daya beli itu ditandai dengan menurunnya pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

Hal itu diutarakan pengamat ekonomi Yanuar Rizki dalam podcast bersama Abraham Samad yang mengulas kondisi ekonomi nasional saat ini.
 
“Dari sisi PPN, PPN itu konsumsi, maksudnya konsumsi, daya beli. PPH juga turun, kalau PPN turun, maksudnya sektor produksi itu terganggu, PHK, ya kan? Menurut Bu Sri Mulyani deflasi, deflasi kita tadi kan terburuk sepanjang sejarah, yang diumumkan oleh BPS di bulan Februari,” ucap Yanuar dikutip dalam kanal Youtube Abraham Samad SPEAK UP, Minggu, 30 Maret 2025. 


Ekonom jebolan UGM ini membantah penjelasan pemerintah bahwa deflasi yang terjadi karena upaya untuk membendung kebijakan Donald Trump terkait inflasi tinggi. Sehingga hal itu diklaim sebagai prestasi.

Di sisi lain, pemerintah mampu memberikan diskon tarif listrik yang juga diklaim sebagai prestasi untuk mendongkrak ekonomi rakyat.

“Sekarang kita pakai logiknya aja deh. Masyarakat bahwa dapat diskon listrik. Biasa bayar listrik Rp100 ribu. Sekarang bayarnya cuma Rp50 ribu. Kalau ada diskon gitu, dia belanja nggak, tetap belanja,” ungkapnya.

“Dengan sekarang kita melihat kenapa kondisi konsumsi itu deflasi, berarti itu uang (Rp50 ribu) nggak dibelanjain. Berarti semakin nyata, ekonominya lagi sulit,” tegas Yanuar.

Ekonom yang dikenal kritis ini menambahkan bukti terkait pinjaman online yang terus meningkat. Hal itu dilihat dari Non Performing loan (NPL) berdasarkan data OJK yang naik tajam.

Selain itu, menurutnya, angka pengguna kartu kredit di perkotaan yang tidak bisa membayar cicilannya juga meningkat.

“Orang yang minjem udah nggak bisa bayar. Saya ingin mengajukan dari sini, artinya krisis daya itu nyata. Dan ini berdampak di kelas menengah ya,” tegasnya lagi.

Mantan komisaris PT Pupuk Indonesia ini juga mengulas badai PHK yang menerpa berbagai industri.

“Kalau kita lihat laporan keuangan BPJS Ketengakerjaan pendapatan preminya menurun. Artinya terjadi PHK. Dari angka BPJS Ketenagakerjaan sudah 250 ribu, berarti sudah 250 ribu PHK,” bebernya.

Kondisi-kondisi tersebut yang menyebabkan suasana jelang Lebaran ini ditandai lesunya ekonomi yang semakin gawat.

Populer

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

ICMI Terima Wakaf 2 Ribu Mushaf Al-Qur'an

Minggu, 22 Februari 2026 | 00:10

Tantangan Direksi Baru BPJS Kesehatan Tak Ringan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:43

Polri di Bawah Presiden Sudah Paten dan Tidak Ada Perdebatan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

AKBP Catur cuma Sepekan Jabat Plh Kapolres Bima Kota

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

Palu Emas Paman

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:01

BNI Perkuat Aksi Lingkungan, 423 Kg Sampah Berhasil Diangkut dari Pantai Mertasari

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:56

BI-Kemenkeu Sepakati Pengalihan Utang Tahun Ini, Nilainya Rp173,4 Triliun

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:40

Teror Ketua BEM UGM, Komisi III Dorong Laporan Resmi ke Aparat

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:14

PB IKA PMII Pimpinan Fathan Subchi Pastikan Kepengurusan Sah Secara Hukum

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:37

BNI Rayakan Imlek 2577 Kongzili Bersama Nasabah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:03

Selengkapnya