Berita

Pengamat ekonomi Yanuar Rizki (tangkapan layar/RMOL)

Bisnis

Krisis Daya Beli Hantui Kelas Menengah di Momen Lebaran 2025

MINGGU, 30 MARET 2025 | 03:40 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Jelang Hari Raya Idulfitri 2025, daya beli masyarakat masih tak kunjung meningkat. Lemahnya daya beli itu ditandai dengan menurunnya pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

Hal itu diutarakan pengamat ekonomi Yanuar Rizki dalam podcast bersama Abraham Samad yang mengulas kondisi ekonomi nasional saat ini.
 
“Dari sisi PPN, PPN itu konsumsi, maksudnya konsumsi, daya beli. PPH juga turun, kalau PPN turun, maksudnya sektor produksi itu terganggu, PHK, ya kan? Menurut Bu Sri Mulyani deflasi, deflasi kita tadi kan terburuk sepanjang sejarah, yang diumumkan oleh BPS di bulan Februari,” ucap Yanuar dikutip dalam kanal Youtube Abraham Samad SPEAK UP, Minggu, 30 Maret 2025. 


Ekonom jebolan UGM ini membantah penjelasan pemerintah bahwa deflasi yang terjadi karena upaya untuk membendung kebijakan Donald Trump terkait inflasi tinggi. Sehingga hal itu diklaim sebagai prestasi.

Di sisi lain, pemerintah mampu memberikan diskon tarif listrik yang juga diklaim sebagai prestasi untuk mendongkrak ekonomi rakyat.

“Sekarang kita pakai logiknya aja deh. Masyarakat bahwa dapat diskon listrik. Biasa bayar listrik Rp100 ribu. Sekarang bayarnya cuma Rp50 ribu. Kalau ada diskon gitu, dia belanja nggak, tetap belanja,” ungkapnya.

“Dengan sekarang kita melihat kenapa kondisi konsumsi itu deflasi, berarti itu uang (Rp50 ribu) nggak dibelanjain. Berarti semakin nyata, ekonominya lagi sulit,” tegas Yanuar.

Ekonom yang dikenal kritis ini menambahkan bukti terkait pinjaman online yang terus meningkat. Hal itu dilihat dari Non Performing loan (NPL) berdasarkan data OJK yang naik tajam.

Selain itu, menurutnya, angka pengguna kartu kredit di perkotaan yang tidak bisa membayar cicilannya juga meningkat.

“Orang yang minjem udah nggak bisa bayar. Saya ingin mengajukan dari sini, artinya krisis daya itu nyata. Dan ini berdampak di kelas menengah ya,” tegasnya lagi.

Mantan komisaris PT Pupuk Indonesia ini juga mengulas badai PHK yang menerpa berbagai industri.

“Kalau kita lihat laporan keuangan BPJS Ketengakerjaan pendapatan preminya menurun. Artinya terjadi PHK. Dari angka BPJS Ketenagakerjaan sudah 250 ribu, berarti sudah 250 ribu PHK,” bebernya.

Kondisi-kondisi tersebut yang menyebabkan suasana jelang Lebaran ini ditandai lesunya ekonomi yang semakin gawat.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

UPDATE

Prabowo Desak Bos Batu Bara dan Sawit Dahulukan Pasar Domestik

Sabtu, 14 Maret 2026 | 00:10

Polisi Harus Ungkap Pelaku Serangan Brutal terhadap Aktivis KontraS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 00:10

Aparat Diminta Gercep Usut Penyiraman Air Keras terhadap Pembela HAM

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:55

Prabowo Ingatkan Pejabat: Open House Lebaran Jangan Terlalu Mewah

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:55

Bahlil Tepis Isu Batu Bara PLTU Menipis, Stok Rata-rata Masih 14 Hari

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:38

Purbaya Lapor Prabowo Banyak Ekonom Aneh yang Sebut RI Resesi

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:32

Kekerasan Terhadap Pembela HAM Ancaman Nyata bagi Demokrasi

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:12

Setengah Penduduk RI Diperkirakan Mudik Lebaran 2026

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:07

Mentan: Cadangan Beras Hampir Lima Juta Ton, Cukup Hingga Akhir Tahun

Jumat, 13 Maret 2026 | 22:48

Komisi III DPR Minta Dalang Penyerangan Air Keras Aktivis KontraS Dibongkar

Jumat, 13 Maret 2026 | 22:32

Selengkapnya