Berita

Ilustrasi/Anadolu Agency

Bisnis

Kebijakan Tarif AS Bisa mengguncang Ekspor Suku Cadang Thailand

JUMAT, 28 MARET 2025 | 14:38 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Ekspor suku cadang mobil Thailand akan terpengaruh oleh kebijakan tarif yang diluncurkan pemerintah Amerika Serikat.

Menteri Keuangan Thailand berharap masih terbuka kesempatan untuk bernegosiasi agar mereka bisa mengirim suku cadang langsung ke Amerika daripada melalui produsen di negara lain.

Thailand adalah pusat produksi mobil terbesar di Asia Tenggara dan basis ekspor bagi beberapa produsen mobil terkemuka dunia, termasuk Toyota dan Honda.


Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan tarif sebesar 25 persen untuk kendaraan impor, yang memperluas perang dagang global dan memicu kritik dan ancaman pembalasan dari sekutu AS yang terkena dampak.

Tarif tersebut akan mengurangi ekspor suku cadang mobil dari Thailand ke negara-negara lain yang memproduksi mobil.

Menteri Keuangan Pichai Chunhavajira mengatakan pihaknya akan terus mencermati seberapa besar pengaruh kebijakan tarif tersebut terhadap negaranya.

"Akan menjadi solusi yang baik jika kita juga dapat mengirim suku cadang ke Amerika," katanya, dikutip dari Reuters, Jumat 28 Maret 2025.

Yeap Swee Chuan, kepala eksekutif AAPICO Hitech, salah satu produsen suku cadang mobil terbesar di Thailand, mengatakan dampak tarif kemungkinan tidak akan meluas.

"Kami memasok ke sebagian besar perusahaan Jepang secara lokal," katanya kepada Reuters, seraya menambahkan bahwa kendaraan tersebut biasanya tidak diekspor ke AS.

Hanya sebagian kecil dari produksi AAPICO yang saat ini dikirim langsung ke AS, dan tarif suku cadang mobil akan mempersulit pengiriman suku cadang ke sana, kata Yeap Swee Chuan.

Mengenai ekspor lain yang dapat dikenakan tarif yang menurut Trump akan diumumkan minggu depan, Pichai mengatakan bahwa hal itu mungkin tidak akan langsung terpengaruh.

"Kita masih punya waktu untuk melihat mana yang akan terkena dampak dan bagaimana kita akan bernegosiasi. Kita tunggu saja," katanya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya