Berita

Bambang Soesatyo dan Presiden Prabowo Subianto/Ist

Politik

Bamsoet: Pernyataan Publik Pejabat Berimplikasi pada Citra Presiden

JUMAT, 28 MARET 2025 | 05:50 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Politikus senior Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan para pejabat tinggi negara, khususnya para pembantu presiden, agar lebih memperhatikan komunikasi publik guna menjaga citra positif Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahan yang dipimpinnya.
 
"Kita harus menyadari bahwa keputusan dan pernyataan publik dari pejabat tinggi negara akan selalu berimplikasi pada citra kepemimpinan Presiden. Jika komunikasi publik dilakukan secara komunikatif, melayani dan mengayomi, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan tetap terjaga," kata Bamsoet akrab disapa dalam keterangannya, Kamis, 27 Maret 2025.
 
Menurut Anggota Komisi III DPR ini, setiap kebijakan dan pernyataan pejabat tinggi negara memiliki dampak langsung terhadap persepsi masyarakat terhadap presiden dan pemerintah. 


Karena itu komunikasi yang dijalankan dengan baik dan produktif akan membuat citra pemerintahan yang semakin positif. Sebaliknya, jika komunikasi kurang baik atau melanggar asas kepatutan, maka citra presiden bisa terdampak negatif.
 
Bamsoet mengingatkan dalam hitungan hari, presiden Prabowo telah dua kali mengingatkan jajaran pembantunya untuk memperbaiki komunikasi dengan publik.
 
Pertama, dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, 21 Maret 2025. Hal yang sama kembali diingatkan Presiden saat memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta pada 24 Maret 2025.
 
"Ketika presiden sampai dua kali mengingatkan hal itu, mudah untuk dibuat kesimpulan bahwa presiden telah mendengarkan keluhan publik tentang belum efektifnya komunikasi para pejabat tinggi negara dengan masyarakat," ujar mantan Ketua MPR tersebut.
 
Dia menuturkan, setiap kebijaksanaan, inisiatif baru hingga ragam keputusan pemerintah sudah barang tentu tidak bisa memuaskan semua elemen masyarakat.
 
Mereka yang tidak puas pasti akan menyuarakan kritik, dalam dinamika seperti itulah para pejabat tinggi negara didorong tampil ke depan untuk memberi penjelasan dengan penuh kebijaksanaan, tanpa sikap atau perilaku yang emosional.
 
"Agar terbangun komunikasi dua arah yang sehat dan produktif, para pejabat tinggi negara diharapkan menyajikan penjelasan atau pernyataan publik yang komunikatif, dilandasi semangat melayani dan mengayomi. Dengan pernyataan publik yang komunikatif dan konstruktif, para pejabat merawat citra positif presiden dan seluruh jajaran pemerintah," pungkasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Tokoh Muda Aceh Dorong Dasco jadi Wapres, Ini Alasannya

Minggu, 15 November 2026 | 05:39

TelkomGroup Hadirkan Kedaulatan Digital Berbasis Inovasi

Minggu, 15 November 2026 | 05:05

Membaca Kekuatan Politik Alumni HMI di Tengah Pergantian Wapres

Minggu, 15 November 2026 | 04:45

Pengunduran Diri Gibran Fondasi Kepercayaan Investor

Minggu, 15 November 2026 | 04:20

Jenderal Maruli Sambangi Sabang Tinjau Peningkatan Infrastruktur

Minggu, 15 November 2026 | 03:50

Golkar Kembangkan Kreativitas Gen-Z Lewat E-Sport MBG

Minggu, 15 November 2026 | 03:23

PLN Siap Implementasikan 15 Program Unggulan untuk Pengembangan Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 | 02:51

Prabowo: Penghematan Anggaran untuk Kepentingan Daerah dan Rakyat

Minggu, 15 November 2026 | 02:21

InfraNexia Percepat Infrastruktur AI Lewat Penambahan 1.408 KM Fiber Optik

Minggu, 15 November 2026 | 01:59

DJP Cairkan Restitusi Pajak Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026, UMKM jadi Prioritas

Minggu, 15 November 2026 | 01:42

Selengkapnya