Berita

Jusuf Kalla dan Mahfud MD (tangkapan layar/RMOL)

Politik

Berikut Kesaksian JK dan Mahfud soal Keteladanan Megawati di 2004

JUMAT, 28 MARET 2025 | 05:20 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Sosok Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri diakui sebagai negarawan yang menegakkan demokrasi di Indonesia. Hal itu terlihat saat Megawati maju sebagai calon petahana yang mengikuti kontestasi Pilpres 2004.

Megawati yang saat itu berpasangan dengan KH Hasyim Muzadi harus mengakui keunggulan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK).

Dikutip dalam video pendek yang diunggah akun Facebook genbanteng, JK menyatakan bahwa Megawati merupakan politisi yang paling objektif. JK saat itu merupakan Menko Kesra di era Megawati yang mengundurkan diri untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2004.


“Karena dia incumbent, tapi dia tidak pakai (alat negara). Jadi kita hormati beliau, walaupun kalah, tapi kalah dengan ksatria,” ungkap JK dikutip RMOL pada Jumat, 28 Maret 2025.

Mantan Ketua Umum Golkar itu menyatakan Megawati bisa saja menggunakan seluruh alat negara, namun hal itu tidak dilakukan.

Selain JK, dalam video tersebut juga ada mantan cawapres 2024, Mahfud MD yang menambahkan kesaksiannya soal sikap negarawan Megawati di Pilpres 2004.

Mahfud yang ketika 2004 menjadi politikus PKB itu mengungkap bahwa Megawati sama sekali tidak mengintervensi KPU.

“Orang KPU bilang Bu Mega itu tidak mau ikut campur soal KPU, nggak mau intervensi. Orang KPU bilang, Bu Mega datang ke KPU ‘kamu perlu apa?’ alat ditawari oleh Bu Mega, ‘kerja yang benar, yang baik, yang adil gitu. Jadi Bu Mega tidak ikut campur waktu 2004,” ujar Mahfud.  

“Dia incumbent, kalau mau bisa dipakai semua alat, TNI, Polri di bawah dia semua, tapi ndak ada dipakai, birokrasi (juga),” tambahnya.

Pernyataan dan pengakuan kedua tokoh seakan membandingkan dengan yang terjadi pada Pilpres 2024. Terlihat rezim petahana dengan terang-terangan memberikan dukungan kepada salah satu pasangan dengan berbagai cara.

Populer

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30

Tunjuk Uang Sitaan

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30

Selengkapnya