Berita

Jusuf Kalla dan Mahfud MD (tangkapan layar/RMOL)

Politik

Berikut Kesaksian JK dan Mahfud soal Keteladanan Megawati di 2004

JUMAT, 28 MARET 2025 | 05:20 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Sosok Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri diakui sebagai negarawan yang menegakkan demokrasi di Indonesia. Hal itu terlihat saat Megawati maju sebagai calon petahana yang mengikuti kontestasi Pilpres 2004.

Megawati yang saat itu berpasangan dengan KH Hasyim Muzadi harus mengakui keunggulan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK).

Dikutip dalam video pendek yang diunggah akun Facebook genbanteng, JK menyatakan bahwa Megawati merupakan politisi yang paling objektif. JK saat itu merupakan Menko Kesra di era Megawati yang mengundurkan diri untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2004.


“Karena dia incumbent, tapi dia tidak pakai (alat negara). Jadi kita hormati beliau, walaupun kalah, tapi kalah dengan ksatria,” ungkap JK dikutip RMOL pada Jumat, 28 Maret 2025.

Mantan Ketua Umum Golkar itu menyatakan Megawati bisa saja menggunakan seluruh alat negara, namun hal itu tidak dilakukan.

Selain JK, dalam video tersebut juga ada mantan cawapres 2024, Mahfud MD yang menambahkan kesaksiannya soal sikap negarawan Megawati di Pilpres 2004.

Mahfud yang ketika 2004 menjadi politikus PKB itu mengungkap bahwa Megawati sama sekali tidak mengintervensi KPU.

“Orang KPU bilang Bu Mega itu tidak mau ikut campur soal KPU, nggak mau intervensi. Orang KPU bilang, Bu Mega datang ke KPU ‘kamu perlu apa?’ alat ditawari oleh Bu Mega, ‘kerja yang benar, yang baik, yang adil gitu. Jadi Bu Mega tidak ikut campur waktu 2004,” ujar Mahfud.  

“Dia incumbent, kalau mau bisa dipakai semua alat, TNI, Polri di bawah dia semua, tapi ndak ada dipakai, birokrasi (juga),” tambahnya.

Pernyataan dan pengakuan kedua tokoh seakan membandingkan dengan yang terjadi pada Pilpres 2024. Terlihat rezim petahana dengan terang-terangan memberikan dukungan kepada salah satu pasangan dengan berbagai cara.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya