Berita

Jusuf Kalla dan Mahfud MD (tangkapan layar/RMOL)

Politik

Berikut Kesaksian JK dan Mahfud soal Keteladanan Megawati di 2004

JUMAT, 28 MARET 2025 | 05:20 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Sosok Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri diakui sebagai negarawan yang menegakkan demokrasi di Indonesia. Hal itu terlihat saat Megawati maju sebagai calon petahana yang mengikuti kontestasi Pilpres 2004.

Megawati yang saat itu berpasangan dengan KH Hasyim Muzadi harus mengakui keunggulan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK).

Dikutip dalam video pendek yang diunggah akun Facebook genbanteng, JK menyatakan bahwa Megawati merupakan politisi yang paling objektif. JK saat itu merupakan Menko Kesra di era Megawati yang mengundurkan diri untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2004.


“Karena dia incumbent, tapi dia tidak pakai (alat negara). Jadi kita hormati beliau, walaupun kalah, tapi kalah dengan ksatria,” ungkap JK dikutip RMOL pada Jumat, 28 Maret 2025.

Mantan Ketua Umum Golkar itu menyatakan Megawati bisa saja menggunakan seluruh alat negara, namun hal itu tidak dilakukan.

Selain JK, dalam video tersebut juga ada mantan cawapres 2024, Mahfud MD yang menambahkan kesaksiannya soal sikap negarawan Megawati di Pilpres 2004.

Mahfud yang ketika 2004 menjadi politikus PKB itu mengungkap bahwa Megawati sama sekali tidak mengintervensi KPU.

“Orang KPU bilang Bu Mega itu tidak mau ikut campur soal KPU, nggak mau intervensi. Orang KPU bilang, Bu Mega datang ke KPU ‘kamu perlu apa?’ alat ditawari oleh Bu Mega, ‘kerja yang benar, yang baik, yang adil gitu. Jadi Bu Mega tidak ikut campur waktu 2004,” ujar Mahfud.  

“Dia incumbent, kalau mau bisa dipakai semua alat, TNI, Polri di bawah dia semua, tapi ndak ada dipakai, birokrasi (juga),” tambahnya.

Pernyataan dan pengakuan kedua tokoh seakan membandingkan dengan yang terjadi pada Pilpres 2024. Terlihat rezim petahana dengan terang-terangan memberikan dukungan kepada salah satu pasangan dengan berbagai cara.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Protelindo Masuk BTEL, Kuasai 10,86 Persen Saham Bakrie Telecom

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:26

Prabowo ke NTT Hari Ini, Pastikan Penanganan Korban Gempa Berjalan Baik

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:17

Pengamat: Rekam Jejak Mumpuni Bikin KH Marsudi Syuhud Unggul di Bursa Ketum PBNU

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:13

Presiden Prabowo Dijadwalkan Buka Muktamar ke-35 NU Besok

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:12

Emas Antam Merosot Rp18.000, Satu Gram Jadi Segini

Rabu, 26 Agustus 2026 | 10:03

DEEP Ingatkan Percepatan Pemilu Harus Punya Alasan Konstitusional

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:55

IHSG Balik Arah ke Zona Merah, Rupiah Menguat ke Rp17.690 per Dolar AS

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:44

SHOW Token Dorong Transformasi Industri Hiburan Global lewat Teknologi AI dan Blockchain

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:21

Bursa Asia Variatif, Investor Pantau Pergerakan Timur Tengah

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:06

THMP Bantah Pertemuan Jokowi-Relawan Bahas Pemilu 2029

Rabu, 26 Agustus 2026 | 09:03

Selengkapnya