Aksi penolakan terhadap revisi UU TNI bukan sekadar dinamika demokrasi biasa, melainkan bagian dari strategi lebih luas yang bertujuan melemahkan kedaulatan negara.
Hal itu disampaikan Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari saat berbincang dengan RMOL, Rabu malam, 26 Maret 2025.
Menurutnya, ada korelasi kuat antara gelombang penolakan ini dengan kepentingan geopolitik kawasan Asia-Pasifik yang semakin memanas.
"Kita tidak bisa melihat ini hanya sebagai resistensi terhadap UU TNI semata. Ada pola sistematis yang bertujuan mengganggu stabilitas nasional, terlebih di tengah meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan dan dinamika geopolitik global yang melibatkan kekuatan besar," ujar Noor.
Ia juga menyinggung indikasi keterlibatan aktor-aktor transnasional, termasuk jaringan yang berafiliasi dengan George Soros dalam membentuk opini publik yang cenderung melemahkan institusi negara.
"Fenomena seperti ini bukan kali pertama terjadi. Kita bisa melihat pola serupa dalam upaya intervensi di negara-negara berkembang, di mana aktor asing mendukung gerakan sipil tertentu untuk menekan kebijakan strategis negara tersebut," lanjutnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa strategi semacam ini telah terbukti dalam berbagai kasus, seperti yang terjadi di beberapa negara Eropa Timur dan Timur Tengah.
"Intervensi dengan memanfaatkan narasi demokrasi dan hak asasi manusia sering kali menjadi kedok untuk melemahkan institusi pertahanan. Ini adalah bentuk perang asimetris yang harus diwaspadai," tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa kedaulatan negara tidak boleh dikompromikan oleh tekanan eksternal yang berkedok advokasi demokrasi.
"Kita harus bisa membedakan mana kritik yang konstruktif dan mana yang justru menjadi alat dari agenda asing. Indonesia harus tetap waspada dan tidak terjebak dalam skenario yang dapat melemahkan pertahanan nasional," tandasnya.
Noor Azhari menegaskan bahwa bangsa ini harus bersatu padu dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional.
"Dalam menghadapi berbagai ancaman, kita tidak boleh terpecah belah oleh narasi yang dapat merugikan kepentingan nasional. Kewaspadaan nasional harus ditingkatkan, baik di kalangan pemerintah, masyarakat sipil, maupun dunia usaha, agar Indonesia tetap kuat dalam menghadapi dinamika geopolitik global," tutupnya.
